KOTA TASIKMALAYA (CM) – Terkait isu yang berkembang tentang pelegalan LGBT oleh beberapa Fraksi di DPR RI, sejumlah Ormas Islam di Tasikmalaya mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya, Selasa, (23/01/2018).
Mereka meminta anggota DPRD Kota Tasikmalaya untuk mengawal DPR RI yang diduga telah melegalkan keberadaan LGBT di Indonesia.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FPI Kota Tasikmalaya, Ustazd Yanyan Al Bayani, menyebutkan, legal atau tidaknya LGBT, mereka tetap ada. “Mereka sudah berani menampakan diri. Apalagi kalau sudah dilegalkan oleh DPR RI,” ungkap Yanyan disela audiensi bersama anggota dewan.
Ia menambahkan, keberadaan kaum LGBT pasti bertambah berani.
“Sekarang saja bukan hanya nampak di media sosial, tetapi di hotel, tempat-tempat hiburan termasuk di tengah-tengah masyarakat sudah berani,” terangnya.
Ia meminta DPR RI termasuk DPRD untuk tidak melegalkan LGBT. “Kalian itu wakil rakyat, itu artinya kalian harus membela rakyat. Kalian memiliki fungsi pengawasan, harus mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas,” tambahnya.
Sementara, Korlap Mujahidin, Eri Samsuri, mempertanyakan esensi dari Perda Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang tata nilai. ”Semenjak dibuat sama sekali tak berarti, tak berfungsi apa-apa. Kalaupun memang berjalan perda itu, mana buktinya, kenapa kasus LGBT semakin merajalela,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Pemuda Persis ustazd Sarif, yakni kasus terakhir LGBT di Kota Tasikmalaya sudah mencapai 13 ribu dan data itu diperoleh pada pertengahan tahun 2017.
“Kalau sekarang mungkin bisa lebih. Tolong Anggota DPRD jangan sampai diam. Jangan membela atau melegalkan peraturan, yang sudah jelas akan merusak moral,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Tjahja Wandawa, mengatakan bahwa dirinya sangat menolak keras keberadaan LGBT. Menurutnya, perilaku seks yang tidak wajar itu, sangat mengganggu generasi penerus.
“Kami sangat mendukung aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan ormas Islam. LGBT sudah jelas oleh agama juga sangat diharamkan,” sebutnya.
Ia berjanji semua aspirasi dari ormas akan disampaikan kepada DPR RI. “Karena hal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
