KOTA BANDUNG (CM) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Yuningsih menerima Audiensi Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu terkait Permasalahan Kompensasi Pembangunan Pelabuhan Patimban, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (11/11/2021).
Kedatangan audiens ini mengeluhkan tidak kunjung turun nya dana kompensasi dari pemerintah pusat terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. Selain juga mengeluhkan area pembatasan tangkap ikan yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan.
Menanggapi hal tersebut, Yuningsih mengatakan, jika pembangunan Pelabuhan Patimban ini memakan proses pengkajian dan pembangunan yang cukup lama sehingga masalah pasti muncul seperti kompensasi. Namun demikian pihaknya akan menindaklanjutinya dengan merencanakan untuk meninjau langsung dengan pihak-pihak terkait.
“Keluhan ini pernah ada, ini terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi. Ini jelas kami juga protes. Kami tindak lanjuti, Komisi II dan pa kadis serta DPR pusat yaitu Komisi 4 untuk melihat kesana,” jelasnya.
BACA JUGA : Komisi I DPRD Jabar Terima Aspirasi AJV Terkait TV Desa
Dari peninjauan langsung tersebut, menurut Yuningsih, pihaknya dapat mengetahui apakah dapat diperbaiki, karena aturan-aturan mengenai Pelabuhan Patimban turun langsung dari Pemerintah Pusat.
“Jika betul ini di area tangkap nelayan, bisakah ini diperbaiki, karena rekomendasi nya dari sana (Pemerintah Pusat),” ujar Yuningsih.
Menanggapi soal bantuan bagi nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Yuningsih menyebut, nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.
“Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi admistrasi nya seperti kartu nelayan,” ucapnya.
Yuningsih menegaskan, Komisi II akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung kesana bersama pihak terkait agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita ada notulen untuk bikin nota dinas untuk berkunjung kesana untuk mengetahui betul kondisi disana,” tutupnya. **
