JAKARTA (CM) – Menyambut Tahun Anggaran 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang lebih terfokus pada program-program teknis yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, pada Kamis 9 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN harus lebih mengutamakan program yang dapat mempercepat penyelesaian masalah pertanahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tegaskan Pemberantasan Mafia Tanah
Ia menekankan agar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang kurang langsung berdampak kepada masyarakat, seperti rapat dan bimbingan teknis, dapat dikurangi.
Sebaliknya, anggaran untuk program-program yang berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penyelesaian kasus pertanahan harus ditingkatkan.
“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” tegas Nusron Wahid usai mendengarkan paparan capaian dan rencana program dari masing-masing pimpinan unit kerja, baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II.
Baca juga: Nusron Wahid Ajak Media Perkuat Kolaborasi Sosialisasi Isu Pertanahan
Menteri Nusron Wahid, yang dikenal dengan komitmennya pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan di Kementerian ATR/BPN, juga menekankan bahwa anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk mendukung dua hal tersebut.
Ia berharap, setiap unit kerja dapat memanfaatkan anggaran dengan lebih optimal untuk peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia (SDM).
Dalam kegiatan Rapim tersebut, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, rencana penggunaan anggaran tahun 2025, serta target-target yang akan dicapai pada tahun 2025.
Menurut Menteri Nusron Wahid, penataan anggaran harus benar-benar selaras dengan kebutuhan teknis yang dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti penyelesaian sengketa pertanahan dan peningkatan akurasi serta kualitas data pertanahan.
“Tahun 2025 ini kita harus benar-benar fokus pada program yang langsung berhubungan dengan rakyat. Jangan sampai anggaran kita malah digunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung, seperti rapat yang berulang-ulang atau bimbingan teknis yang tidak diperlukan,” ujarnya.
Salah satu agenda utama Menteri ATR/Kepala BPN adalah memaksimalkan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bagi pegawai di Kementerian ATR/BPN. Dengan SDM yang berkualitas, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal, efektif, dan efisien.
Selain itu, Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan pertanahan. Program digitalisasi, seperti layanan pendaftaran tanah online dan penggunaan sistem informasi geografis (SIG), diharapkan dapat mempercepat proses pertanahan dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron Wahid juga memberikan pandangan dan masukan terhadap beberapa program yang telah dijalankan dan yang direncanakan untuk tahun 2025.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Penguatan SDM dalam Kunjungan ke Kantor Kementerian di Cikeas
Beberapa prioritas utama termasuk percepatan program sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta pengembangan infrastruktur pertanahan yang dapat mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pembangunan nasional.
“Ke depan, kita akan terus mengembangkan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kapasitas SDM agar pelayanan kita semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” pungkas Nusron Wahid
Dengan semangat baru di tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyusun anggaran yang lebih efisien dan fokus pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam penyelesaian masalah pertanahan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
