BANDUNG (CM) – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, tepat, dan inklusif melalui pengembangan ekosistem pelayanan digital. Dengan sinergi lintas instansi, tujuan ini diharapkan dapat diwujudkan demi menghadirkan layanan berkualitas hingga ke pelosok negeri.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Kota Bandung, Kamis 05 Desember 2024.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci utama untuk menciptakan pelayanan yang lebih terintegrasi dan efisien.
“Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan menghindari tumpang tindih kebijakan, tetapi juga memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal,” ujar Menteri Rini.
Ia menambahkan bahwa tantangan besar seperti keterbatasan kapasitas ASN, infrastruktur yang belum memadai, serta proses bisnis yang kompleks dan belum terintegrasi harus diatasi melalui sinergi yang kuat.
Sebagai langkah strategis, Kementerian PANRB menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk bersama-sama membangun ekosistem pelayanan publik yang lebih terstruktur.
Baca Juga: Rp41 Triliun Uang Beredar di Judi Online, Menkomdigi Siapkan Langkah Pemutus Mata Rantai
Era digital yang terus berkembang mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan layanan. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan platform INA Digital, pemerintah berharap dapat memberikan layanan publik yang merata, adil, dan dapat diakses hingga ke wilayah terpencil.
Menteri Rini memberikan arahan khusus kepada instansi Paguyuban PANRB:
- BKN diinstruksikan untuk mengoptimalkan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Ini termasuk efisiensi dalam rekrutmen, pengembangan karier ASN berbasis teknologi, serta pengembangan sistem data ASN terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis secara real-time.
- LAN diminta untuk memperkuat inovasi dalam pelatihan ASN berbasis teknologi, mengembangkan model pembelajaran adaptif, dan menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi yang inklusif untuk menjangkau ASN di wilayah terpencil.
- ANRI diarahkan untuk mempercepat digitalisasi arsip, menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, serta memastikan pengelolaan arsip yang modern, terstandar, dan terintegrasi dengan SPBE.
“Reformasi birokrasi tidak hanya tentang memperbaiki sistem, tetapi juga memastikan layanan yang dihasilkan dapat menjangkau dan melayani seluruh lapisan masyarakat,” tegas Menteri Rini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan dua pekerjaan rumah besar yang harus diatasi birokrasi Indonesia. Pertama, pemerataan sistem merit birokrasi agar tidak terjadi kesenjangan kapasitas antara birokrasi pusat dan daerah. Kedua, mengurangi politisasi birokrasi yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pilkada.
“Politisasi birokrasi harus kita reduksi secara bertahap. Ini memang bukan hal mudah, tapi ikhtiar kita harus terus dilakukan,” ujarnya.
Rifqinizamy juga menekankan pentingnya ASN sebagai pilar utama reformasi birokrasi dan layanan publik. Menurutnya, ASN harus terus ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai program pelatihan yang relevan dengan tantangan era digital.
“Tanpa reformasi birokrasi yang nyata, visi Indonesia Emas 2045 akan sulit diwujudkan. Birokrasi adalah tulang punggung dari semua ide dan gagasan besar yang kita rancang untuk masa depan,” tutupnya.
Transformasi digital telah menjadi keharusan dalam pemerintahan modern. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan strategis, berupaya menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adil, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan sinergi kuat antara instansi pemerintah, langkah menuju reformasi birokrasi yang berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat kini semakin nyata.
Semangat kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi dan pelayanan publik dapat merangkul seluruh masyarakat, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
