KOTA TASIKMALAYA (CM) – Menindaklanjuti kritik para penggiat sosial terkait dengan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dianggap banyak penyimpangan, Komisi IV DPRD kota Tasikmalaya, kembali menggelar audiensi tahap lajutan yang sebelumnya deadlock karena perwakilan dinas terkait tidak hadir, Senin (15/02/2021).
Dalam audiensi kali ini, Komisi IV DPRD kota Tasikmalaya kembali mengundang pihak terkait Dinas Sosial Disdukcapil, pihak BNI dan OJK serta yang punya hajat, para penggiat sosial.
Ketua penggiat sosial, Dede Farid, membuka kritikan dan keberatannya atas sikap Dinas Sosial yang dinilainya banyak melakukan penyimpangan dalam hal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)dan penanganannya.
“Dengan data dan barang bukti yang dipegang, sekarang sangat jelas bahwa dinas sosial ada banyak penyimpangan dan ini akan terus di tindaklanjut dengan arahan-arahan komunitas penggiat sosial,” ujarnya.
Dede melanjutkan, pihaknya akan terus mengawal dan memantau carut marut data yang ada, bahkan dia tidak segan untuk membawa masalah ini ke pengadilan jika masih terjadi penyimpangan.
“Mungkin juga gelar perkara ini akan di bawa ke pengadilan atau ke kepolisian, dan akan kita buka. Hasil audensi ini sangat kurang puas, terlebih dengan terkait laporan DTKS, seolah dibiaskan dan tidak nampak jelas sama sekali,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Hendra menjelaskan, kesimpangsiuran data penerima bantuan dikarenakan Kemensos tidak memberikan data tahun kemarin kepada dinasnya. Namun pihaknya berupaya untuk memperbaiki data tersebut dan diharapkan sudah selesai pada bulan April.
“Mereka minta perbaikan tentang program PKH dan BPNT kedepan, terkait beberapa orang yang saldonya nol rupiah. Sedangkan tahun 2021 ini ada 12.000 BPNT yang memang gugur, akibat 13 item. Tapi mudah mudahan April kita bereskan, karena by name by adressnya sudah ada,” jelasnya.
Sekdis menambahkan, pihaknya akan rekom dengan BNI setelah ada perbaikan, dan mulai dari Desember ada evaluasi yang nantinya masyarakat pun akan mengetahui alasannya.
“Kedepan kita koordinasi dengan Disduk, datanya pun sudah kita split per-kelurahan dan bersama sama Disduk untuk memadamkan NIK, lalu mengaupdate yang baru,” tambahnya.
Menengahi kedua pihak yang beraudiensi, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam mengatakan bahwa pertemuan ini progresnya luar biasa, karena semua pihak yang terkait tentang program BPNT dan PKH sudah menemukan titik terang dan saling terbuka.
“Dinas Sosial sudah menyampaikan persoalan-persoalan yang muncul hari ini, diantaranya 12 ribu NIK-nya bermasalah. Ini akan terselesaikan ketika koordinasi dengan dinas kependudukan,” katanya.
Lebih lanjut, Dede Muharam mengatakan, TKSK dan PKH akan memeverifikasi langsung ke lapangan. Pihak bank BNI sebagai penyalurpun siap memberikan print out yang dipertanyakan komunitas penggiat sosial.
“Walaupun ada sedikit miss interprestasi, tapi tinggal sedikit yang dipertanyakan dan bisa dikomunikasikan di luar peretemuan kita nanti,” ungkapnya.
Dede meminta, koordinasi dan komunikasi antara Disduk dan Dinsos harus ditingkatkan lagi, tidak boleh ego sektoral, sehingga yang 12ribu NIK itu tinggal divalidasi dan dicek oleh kedua dinas tadi. Pasalnya terang Dede, yang melakukan verifikasi adalah orang lapangan yaitu TKDK dan PKH, apalagi menurut TKSK hanya butuh satu hari untuk penyelesaiannya.
“Semua pihak mempunyai sebuah motivasi yang sama, ini adalah untuk menyalurkan kepada masyarakat miskin,” tutupnya. (red)
