KOTA BANDUNG (CM) – Meski sudah melandai, namun efek dari pandemi Covid-19 telah berdampak pada hampir semua sektor. Salah satu akibatnya adalah adanya refocusing anggaran hampir disemua sektor dinas di Pemerintahan.
Akibat refocusing anggaran tersebut tentu saja berdampak pada anggaran operasional yang menurun dan hanya menyisakan sekitar 60 persen pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat.
BACA : Anggota Komisi II DPRD Jabar Pinta Pemprov Perhatikan UMKM
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, usai rapat evaluasi kegitan 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (06/09/2021)
“Tidak disadarinya oleh Pemerintah Jawa Barat bahwa pemotongan anggaran kepada Diskuk akan berdampak besar. Karena dinas ini berhubungan langsung dengan pelaku usaha dan UMKM,” ucapnya.
Yunandar menambahkan, untuk membangkitkan perekonomian, UMKM harus diprioritaskan. Sehingga, anggaran bagi mitra Komisi II seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar bukannya dikurangi.
“Anggrannya justru harus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama dibandingkan yang lain. Misal sektor pendidikan yang sudah sangat besar anggarannya, kemudian sektor infrastuktur yang harusnya pada saat pandemi menjadi prioritas nomer sekian,” jelasnya.
BACA JUGA : DPRD Jabar Dorong Pemulihan Ekonomi Melalui Produk UMKM
Lebih lanjut, Yunandar berpendapat bahwa UMKM juga saat ini harus bisa mengikuti perkembangan jaman dengan melakukan digitalisasi dalam hal promosi. Pemanfaatan media online seperti marketplace ataupun media social bisa menjadi alternatif penjualan produk, tentunya dengan diberikan pelatihan terlebih dahulu.
“Untuk menghadapi kondisi pandemi yang memang mensyaratkan untuk lebih banyak bergerak di marketing digital atau di market place dibandingkan secara offline dan itu akan sangat membantu,” tandasnya. **
