KOTA CIMAHI (CM) – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang sah ditunjuk menjadi Corporate University dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi serta diberi mandat sebagai penanganan dan penanggulangan selama masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman, saat melakukan kunjungan ke kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kota Cimahi, Senin (12/04/2021).
Ada dua poin yang menjadi pusat perhatian dalam kunjungan Komisi I DPRD Jabar ke BPSDM, yakni mengenai aset dan materi pengajarannya. Menurutnya, aset BPSDM saat ini tengah dipersiapkan atau dalam tahap transisi pada kondisi normal. Sehingga perlu persiapan dalam mengembalikan fungsi BPSDM sebagai lembaga pelatihan dan sebagai Corporate University.
“Aset BPSDM ini digunakan juga untuk membantu penanganan Covid 19 sekarang harus dipersiapkan masa transisinya seperti apa, sehingga fungsi dari BPSDM kembalii normal sebagai lembaga pelatihan,” ujarnya.
Bedi melanjutkan, materi pengajaran BPSDM dengan sasaran seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar harus berisi tentang nilai-nilai yang memiliki pemahaman dasar mengenai cita-cita proklamasi dan bagaimana mengisi pembangunan dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45.
“Dia (ASN-red) itu adalah pemersatu bangsa, tidak boleh seorang ASN berfikir ideologi alternatif selain Pancasila,” ucapnya.
Bedi menjelaskan, BPSDM harus terangkai utuh dengan dalam hal pembinaan birokrasi mulai dari biro organisasi yang menyusun formasi struktur. Lalu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menempatkan sumber daya manusia dan BPSDM sebagai pelatihnya harus menjadi satu rangkaian.
“Tetapi itu harus menjadi satu kesatuan antara Biro organisasi, BKD dan BPSDM serta harus sinergis,” katanya.
Selain itu, kata Bedi, BPSDM harus mampu menjawab pelatihan-pelatihan maupun mandat dari kebutuhan serta keinginan masa depan. Misalnya profil pemerintahan diera sistem pemerintahan berbasis elektronik atau sistem pemerintahan berbasis digital.
“Intinya ASN sebagai penjamin negara harus mampu menjawab tantangan zaman,” tutupnya. **
Discussion about this post