KOTA BANDUNG (CM) – Agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, segera menyelesaikan inventarisasi aset hasil dari limpahan Pemerintah Pusat.
Anggota Dewan dari Fraksi PDIP Dapil 1 ini juga meminta BPKAD, untuk mengakomodir bukti fisik dan dokumennya sehingga aset tersebut tidak menjadi persoalan kedepannya dan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat.
“Kedepan BPKAD harus menertibkan aset-aset pelimpahan dari pusat, artinya dilimpahkan ke daerah tetapi data dan dokumennya tidak ada. Karena ini yang sering menjadi persoalan,” ujar Rafael, Rabu (7/4/2021).
Lebih lanjut Rafael mendorong BPKAD, dapat mengejar target-target aset pelimpahan aset dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dengan mengupayakan langkah yang progresif dan koordinasi yang terstruktur dengan stakeholder terkait sehingga aset tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap.
“Yang sangat disayangkan adalah tidak ada tindaklanjut yang cepat untuk mengurusi aset tersebut dalam inventarisasi dokumen. Sehingga setelah dilimpahkan hanya menyisakan bangunan secara fisik tetapi tidak dilengkapi berkas pelimpahan dan dokumen penunjangnya,” pungkasnya. **
