News

Ketika Sekpri Wabup Dirotasi Tanpa Permisi

128
×

Ketika Sekpri Wabup Dirotasi Tanpa Permisi

Sebarkan artikel ini
Ketika Sekpri Wabup Dirotasi Tanpa Permisi
Bupati Abubakar melantik pejabat baru di lingkungan Pemda KBB

BANDUNG BARAT (CM)-Sehari setelah penetapan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, pemerintah daerah setempat melakukan rotasi dan mutasi pejabat besar-besaran.

Sayangnya, sejumlah pihak menilai, mutasi pejabat eselon II, III dan IV ini dinilai mendadak dan sarat kepentingan politik. Sejumlah pejabat berwenang dilingkungan Pemda banyak yang tidak dilibatkan dalam perpindahan posisi jabatan ini.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah jabatan Sekpri Wakil Bupati yang diampu oleh Ria Anjani. Staff pelaksana yang tugasnya membantu kinerja KBB-2 ini dipindahkan secara mendadak.

“Saya baru tahu siang ini. Ada surat undangan pelantikan. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali.  Pimpinan (Wabup Yayat T Soemitra) saya pun tidak tahu,” ujarnya, saat ditemui di Komplek Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (14/2/2018).

Sebagai informasi, pada Rabu (14/2) sore di Gedung Utama Lantai 2 Setda KBB, Plh Sekda Aseng Junaedi mengundang Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional untuk dilantik dan diambil sumpah jabatan. Mereka menempati jabatan-jabatan baru.

Namun ironis, rotasi dan mutasi ini tidak mengindahkan etika-etika birokrasi. Penunjukan secara pribadi atas pejabat-pejabat baru terkesan sarat kepentingan.

Ria contohnya. Ketika dia menyampaikan laporan kepada atasannya (Wakil Bupati Bandung Barat) atas rencana pelantikan dan sumpah jabatan tersebut, Wabup malah terkaget-kaget.

“Saya laporan ke Pak Wakil. Ternyata beliau juga baru tahu,” ujarnya heran.

Terpisah, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra membenarkan kabar ini. Bahkan dirinya menyesalkan keputusan Bupati dan pejabat terkait atas mutasi ini.

“Saya baru tahu ada mutasi barusan, beberapa saat sebelum pelantikan. Bahkan Sekpri saya diambil tanpa permisi,” katanya, di Padalarang, Rabu (14/2).

Ia mengaku tersinggung dengan  cara-cara komunikasi yang dilakukan oleh Bupati dan Baperjakat saat mutasi dan rotasi jabatan dilingkungan Pemda KBB. Selama ini, kata dia, dirinya tidak pernah diajak berkomunikasi sedikitpun.

Puncaknya adalah hari ini, saat Sekpri-nya dipindahkan secara mendadak tanpa ada permisi. Etika komunikasi yang dilakukan Bupati dan Baperjakat saat pemindahan pejabat ini tidak sesuai dengan adat sunda.

Lebih jauh dia menjelaskan, kepentingan politik menjelang Pilkada KBB jangan sampai merusak tatanan birokrasi. Terlebih, jika birokrasi ini dipakai untuk alat kepentingan politik praktis.

“Iklim demokrasi di KBB sudah berjalan baik. Jangan dirusak dengan birokrasi yang tidak beretika model begini,” sesalnya.

Ia menegaskan, dalam perhelatan Pilkada KBB ini dirinya sudah tidak memiliki kepentingan pribadi. Batalnya Kang Yayat menjadi kandidat Calon Bupati sudah cukup menegaskan bahwa dia tidak memiliki kepentingan.

“Saya kira etika birokrasi semacam ini sangat penting. Masyarakat kita sedang butuh teladan dari pejabat-pejabat kita. Apalagi sekarang sedang perhelatan Pilkada, seharusnya teladan kebaikan aparatur negara sudah dimulai,” bebernya.

Mengomentari kondisi ini, Pengamat Politik dan Pemerintahan Yudi Ardiwilaga menilai, apa yang terjadi dilingkungan Pemda KBB ini mencerminkan birokrasi yang tidak sehat.

“Selain tidak beretika, cara komunikasi dalam menunjuk pejabat-pejabat dilingkungan Pemda KBB ini rawan konflik. Apalagi netralitas PNS di KBB sedang dilihat banyak mata dimomen Pilkada ini,” bebernya, saat dihubungi melalui sambungan telpon, Rabu (14/2).

Jika melihat aturan, dia menyebut apa yang terjadi ini sebenarnya tidak melanggar. Penunjukan pejabat bisa dilakukan langsung oleh Bupati dan Baperjakat.

“Namun jika dilihat dari etika tentu salah. Bagaimanapun Wakil Bupati masih menjabat. Beliau tetap harus diajak komunikasi,” tandasnya. (Ginan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *