KOTA TASIKMALAYA (CM) – Persoalan kelebihan kapasitas tempat warga binaan di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya bukan hal yang baru, pengajuan relokasi dilakukan setiap pergantian pejabat tinggi di lapas hingga saat ini masih belum membuahkan hasil.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Devisi Pemasyarakatan Kanwil Kemankumham Jawa Barat, Taufiqurrakhman, saat berkunjung ke Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, Rabu (31/03/2021).
“kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan saat ini sudah menjadi permaslahan nasional. Bahkan kelebihan kapasitas itu bukan hanya terjadi di lapas Klas IIB Tasikmalaya saja,” ungkapnya.
Lanjut Taufiqurrakhman, kelebihan kapasitas itu terjadi hampir diseluruh pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Selama ini daya tampung disetiap rutan itu terbatas, sementara banyaknya warga binaan itu tidak bisa dibatasi.
“Jadi relokasi lembaga pemasyarakatan itu bisa di katakan harus ada penaganan bersama, terkait dengan sistem pemidanaan. Apalagi di Indonesia ini banyak instansi hukum yang memiliki nundang-undang pelanggan dipidanakan,” lanjutnya.
Taufiqurrakhman menambahkan, beberapa solusi dari mengatasi kelebihan kapasitas ini, selain pemindahan warga binaan bisa juga dengan membangun kembali lapas, termasuk membuat aturan pola pemidanaan. Khusus pidana ringan ini bisa tidak harus masuk lapas atau rutan, misalanya kerja sosial dan lainnya.
“Mengenai relokasi lapas Klas IIB Tasikmalaya itu, sampai saat ini belum ada pembahasan di tingkat kanwil. Tetapi bila Pemerintah darah bisa menyiapkan lahan termasuk bekerjasama dengan pihak Kementerian hukum dan HAM dalam hal pembiayaan bisa dilaksanakan. “Kenapa tidak bila Pemerintah darah mau bekerja sama, tapi sampai saat ini belum ada rencna relokasi,” ujarnya.
Sementara, Kepala Lapas Kelas II B Davy Bartian, Bc.IP, S.Sos, MM menjelaskan, sampai saat ini belum ada progres baru mengenai relokasi warga binaan itu, hanya saja akan terus berupaya agar lapas klas IIB Tasikmalaya itu menjadi representatif.
“Itu akan terus kami upayakan, tahun ini diupayakan menjadi porgrm prioritas di Kota Tasikmalaya. Termasuk, kita akan terus berkoordinasi dengan Kemenkumham Jawa Barat, mengenai Relokasi itu,” ujarnya. (Edi)
