KOTA TASIKMALAYA (CM) – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan unsur vertikal melalui Komite Intelijen Daerah Kominda Kab/Kota se-Jawa Barat, salah satunya Imigrasi kelas II Tasikmalaya. unsur TNI, Polri, Kesbangpol, Bea Cukai dan lainnya membangun sinergitas.
Kepala Subdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Prov. Jabar, Dra. Eti Kusmiati, MM mengatakan, hasil rapat penguatan intelijen deteksi dini cegah konflik sosial dan terorisme khususnya di Kota Tasikmalaya umumnya di Jawa Barat.
Dia menegaskan bahwa menjelang pemilu 2019 perlu adanya pematangan dalam memperkirakan tingkat kerawanan gangguan di daerah terutama, di bidang ketertiban umum. “Perlu adanya upaya peningkatan pencegahan konflik di daerah dengan membangun sistem penelitian dan pemetaan di lokasi konflik. Melalui peningkatan sinergitas antara semua pihak guna mengatasi semua permasalahan konflik,” ujar Eti. Makanya, kegiatan rakor dilaksanakan di Kota Tasikmalaya disamping strategi untuk jarak tempuh dari kab/kota di wilayah BKPP Priangan dan juga Kantor Perwakilan Imigrasi Bea dan cukai, serta bandara komersial.
Danrem 062 Tarumanagara Garut, Kolonel Inf Tatan Ardianto menyebutkan tentang sejarah terorisme yang berkembang sejak abad lampau yang awalnya ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman untuk mencapai tujuan tertentu.
“Perkembangannya, bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai bentuk perilaku bertentangan,” terang Tatan.
Dari segi struktural, lanjut dia, satu dari sekian penyebab kemunculan terorisme di Indonesia adalah globalisasi yang mendapat sambutan begitu luas di Indonesia. Negeri ini cepat sekali mengalami modernisasi ekonomi, budaya, dan politik, dan berbagai modernisasi tersebut kerap kali dianggap sama seperti westernisasi dimana akan memicu reaksi penolakan semu.
“Reaksi berupa bangkitnya Islam politik tipe tertentu yang kemudian disebut revivalis, radikal atau fundamentalis yang menjadi landasan ideologi kelompok kekerasan seperti Jamaah Islamiah (JI). Terorisme sendiri pada hakikatnya merupakan tindak kejahatan ekstrim yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menebarkan teror, ancaman, ketakutan, kekhawatiran dan rasa tidak aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, sehingga menimbulkan adanya pergolakan dan ketidakstabilan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.
Untuk perkembangan situasi saat sisi regional bahwa terorisme di wilayah Asia diakibatkan adanya kelompok yang berkeinginan adanya suatu negara Islam yang kemudian menjadi Islam Radikal dan hal tersebut merupakan cikal bakal terorisme.
“Perkembangan saat ini banyaknya penyebaran paham, ideologi, jaringan antar negara, serta kemajuan teknologi (IT). Beberapa upaya pencegahan terorisme dan radikalisme yaitu, memperkenalkan Ilmu pengetahuan dengan baik dan benar,” paparnya. Memahamkan Ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, meminimalisir kesenjangan sosial, Menjaga persatuan dan kesatuan, Mendukung aksi perdamaian, Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, Menyaring Informasi yang didapatkan, Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme.
Kemudian, dikatakan Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto, SH. Ka BIN Jawa Barat mengatakan, situasi kondisi Jabar relatif kondusif, namun di era keterbukaan dan reformasi diwarnai berbagai tuntutan masyarakat seperti supremasi hukum, demokrasi dan penegakan HAM, saat ini banyak paham lain masuk berkembang yang menggangu kedaulatan pancasila.
“Potensi konflik terdapat beberapa bidang yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Pada saat ini kita dihadapkan beberapa permasalahan yang dapat menimbulkan konflik seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, pelarangan pembangunan rumah/tempat ibadah, sengketa pertanahan, peredaran narkoba, korupsi, tawuran antar warga, imigran gelap, penembakan menggunakan senpi, peredaran uang palsu, terorisme dan radikalisme,” ujar dia.
Sementara, tambahnya, langkah dan kebijakan untuk meredam serta mencegah meluasnya konflik setiap kasus yang terjadi harus segera diselesaikan secara tuntas sedini mungkin. Pemantapan kembali kerjasama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat harus dikuatkan. Dampak sosial perlu diselesaikan tingkat awal dengan segera mungkin. Diusahakan tidak terjadi masalah baru yang timbul ke permukaan, Toga dan Tomas sangat berpengaruh sehingga diperlukan untuk dilakukan pertemuan dan audensi. Mengajak seluruh Apintel untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah Jawa Barat dari konfilik sosial dan terorisme menjelang Pemilu 2019, serta selalu berkordinasi dalam setiap kegiatan.
Terpantau di sela rapat koordinasi seluruh vertikal inteljen se-wilayah Jawa Barat, Kepala Seksi Wasdakim Imigrasi kelas ll Tasikmalaya Muhamad Tosen, memberikan piagam ucapan terima kasih kepada Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto, SH. Ka BIN daerah Jawa Barat. Danrem 062 Tarumanagara Garut, Kolonel Inf Tatan Ardianto, atas dan kepada Kepala Subdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Prov. Jabar, Dra. Eti Kusmiati. MM,
“Ucapan terima kasih diberikan atas terjalinnya sinergitas penguatan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian Kelas II Tasikmalaya. Ini merupakan bukti nyata telah berjalannya koordinasi antar seluruh institusi intelijen yang ada di wilayah Priangan Timur sebagai wilayah hukum Imigrasi,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
