BANDUNG (CM) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara resmi melarang pelaksanaan study tour bagi pelajar. Kebijakan ini mendapat tanggapan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu tujuan utama pelajar dalam kegiatan study tour.
Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengkritik kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi, dan menyebutnya sebagai keputusan yang aneh dan meresahkan bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan agen perjalanan.
“Kebijakan nyeleneh dari petinggi Jabar ini membuat resah kami di PHRI dan juga para pelaku travel agent,” ujar Deddy pada Senin (17/2/2025) malam.
Deddy mempertanyakan dasar pelarangan study tour, sebab jika ada aspek tertentu yang dianggap bermasalah, seharusnya yang diperbaiki adalah mekanisme dan persyaratan pelaksanaannya, bukan melarangnya secara keseluruhan.
“Kalau misalnya ada masalah di transportasi, ya yang dibenahi itu, bukan study tour-nya yang dilarang,” tegasnya.
Respons Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi
Menanggapi kritik dari PHRI, Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi merasa heran mengapa asosiasi perhotelan dan restoran ikut keberatan terhadap kebijakan larangan study tour.
“Ada pro dan kontra terkait kebijakan saya melarang study tour bagi siswa di Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah teman-teman di PHRI. Saya malah bingung, kenapa mereka yang keberatan? Yang saya larang itu study tour,” ujar Dedi sambil tertawa dalam unggahan di akun Instagram-nya, Senin (17/2/2025).
Dedi menilai keberatan dari PHRI justru mengonfirmasi bahwa selama ini kegiatan study tour lebih menyerupai acara piknik dibandingkan dengan perjalanan edukatif. Ia menegaskan bahwa jika tujuannya memang rekreasi, sebaiknya disebut sebagai kegiatan piknik tanpa mencantumkan embel-embel akademik.
“Jadi selama ini study tour itu sebenarnya bukan study tour, tapi piknik. Kalau memang mau piknik, ya piknik saja, tidak perlu memakai istilah akademik yang justru menyesatkan,” tegasnya.
Dedi tidak melarang kegiatan rekreasi yang diadakan oleh orang tua atau sekolah, tetapi ia menolak menjadikannya sebagai kebijakan resmi sekolah.
“Kalau mau piknik, ya piknik saja. Ibu-ibu mau piknik, silakan. Tapi jangan dibuat seolah-olah ini kegiatan study tour yang bagian dari kebijakan sekolah,” lanjutnya.
Larangan Study Tour Akan Segera Ditetapkan
Dedi menyatakan bahwa setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Jabar, kebijakan larangan study tour akan segera disahkan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah beban finansial bagi keluarga siswa yang harus berhutang hanya demi mengikuti study tour yang dikemas sebagai kegiatan akademik.
“Saya tidak ingin ada lembaga yang mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain. Banyak orang tua yang terpaksa pinjam uang demi study tour anak-anaknya,” pungkasnya.
Dengan keputusan ini, sekolah di Jawa Barat tidak lagi diperbolehkan mengadakan study tour sebagai bagian dari kegiatan resmi sekolah. Namun, bagi orang tua atau komunitas yang ingin mengadakan rekreasi secara mandiri, mereka tetap diperbolehkan asalkan tidak membawa nama sekolah sebagai penyelenggara.
