KAB.TASIK – (CM) | Usulan tentang kenaikan bantuan keuangan partai politik (Parpol) atau umum disebut bantuan politik (Banpol), santer dibicarakan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Dari tujuh Fraksi yang ada, hanya Fraksi PDI Perjuangan paling keras menolak kenaikan bantuan keuangan partai politik direalisasikan tahun ini.
Selain pertimbangan karena situasi ekonomi yang belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19, salah satunya dibuktikan dengan rendahnya daya beli masyarakat, kenaikan bantuan keuangan partai politik dipandang belum saatnya di tengah inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Dengan tegas, kami Fraksi PDI Perjuangan menolak kenaikan Banpol di tengah situasi ekonomi masyarakat terpuruk setelah dua tahun lebih tersita pandemi Covid-19. Seharus kita saat ini bersama-sama bagaimana caranya untuk menghadapi dampak inflasi terhadap masyarakat,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli, Selasa 13 September 2022.
Menurut Nanang, pemerintah daerah hari ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan berat. Di tengah rendahnya pendapatan asli daerah (APD) dan kemampuan APBD yang terbatas, pemerintah harus bisa melakukan pemulihan (recovery) ekonomi masyarakat terdampak pandemi.
“Itu semua merupakan beban pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Disaat, pemerintah juga tidak dapat mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar minimal, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial serta tata ruang dan permukiman. Karena masyarakat berhak menikmati pelayanan dasar,” ujarnya.
Maka, kata Nanang, dengan pertimbangan kondisi seperti sekarang ini, Fraksi PDI Perjuangan menolak kenaikan bantuan keuangan partai politik.
“Sebaiknya kenaikan bantuan keuangan Parpol ditunda dulu agar tidak melukai perasaan masyarakat. Kami sangat menyadari, kepentingan rakyat adalah segala-galanya. Tanpa rakyat, kami tidak mungkin seperti ini,” kata Nanang.***
