KAB.TASIK (CM) – DPRD Kabupaten Tasikmalaya sangat prihatin dengan kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat melalui program bantuan beras 10 kg di kabupaten ini.
Dewan mengusulkan agar masyarakat yang menerima bantuan ini memiliki opsi untuk menukar beras bantuan mereka jika beras yang diterima tidak sesuai dengan standar kualitas yang seharusnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menegaskan pentingnya pemerintah untuk serius menangani masalah ini, meskipun beras ini disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Perlu ada perbaikan dalam penyimpanan beras, termasuk kondisi penyimpanan jangka panjang dan keamanan beras,” terangya Senin 9 Oktober 2023.
Dia menganggap bahwa bantuan ini harus memenuhi standar kualitas tertentu dan jika beras tersebut rusak, Bulog harus bertanggung jawab dan menggantinya. Asep melihat masalah ini sebagai perihal hak asasi masyarakat yang harus dijaga.
Kalo memang rusak, maka Bulog harus mengakuinya dan mengganti barang yang rusak tersebut.
“Kalau menurut saya itu bisa melanggar hak asasi yang mana harus sehat, bergizi dan pemerintah harus menunjukan perlindungan itu kepada masyarakat,” jelas dia.
