BANDUNG (CM) – Bantuan sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat untuk tahap IV yang rencana akan disalurkan pada bulan Desember sekarang ini dikabarkan batal. Namun informasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah dirasa kurang maksimal.
Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah pada Selasa (1/12/2020).
“Bansos tahap IV enggak ada. Dibatalkan tanpa bilang-bilang,” ungkapnya.
Siti Muntamah juga mendorong Pemprov untuk segera memberikan informasi lebih lanjut terkait keberlangsungan bansos. Mengingat sebelumnya pemerintah telah menyatakan, bahwa agenda tersebut tetap dilanjutkan.
“Tanya langsung ke orangnya (pemerintah). Kita enggak boleh nanya. Yang saya tahu, cuma tiga aja. Enggak ada empat. Dulu memang rencananya begitu. Harusnya dia (pemerintah) buat klarifikasi, karena kita tidak boleh tanya begituan,” lanjutnya
Siti berpendapat bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan terkait dengan urusan Covid-19 dan penangannya, termasuk dalam hal bantuan untuk masyarakat.
“Urusan Covid-19 dan penangananya, DPRD tidak diberikan kewenangan. Minta orang provinsi untuk ngomong, status tahap IV ini bagaimana. Kalau berlanjut, siapa sasarannya dan lain-lain. Kalau tidak ada, kasih informasinya ke publik,” ucapnya.
Siti melanjutkan, pemerintah harusnya cekatan dalam menginformasikan segala sesuatu kepada publik jika ada perubahan, terutama pada kebijakan yang sudah dipublikasikan. Sehingga tidak ada kesimpangsiuran, khususnya terkait bansos yang diakuinya sangat dibutuhkan masyarakat dalam situasi di tengah pandemi seperti sekarang.
“Ini saja saya tahu ketika nanya ke pak Kadinsos Jabar (Dodo Suhendar). Saya tanya, bagaimana kelanjutannya. Jawabannya ya gitu bu. Sekarang tanya saja sendiri ke pemerintah. Didorong supaya masyarakat juga tahu,” tambahnya.
Dia pun menyayangkan sikap pemerintah saat ini di tengah pandemi, yang malah fokus pada program lain. Sementara masyarakat sangat butuh bantuan dan perhatian pemerintah, dalam penanganan pandemi yang tak kunjung berakhir.
“Apapun keputusannya, kalau itu bisa diterima. Tentu saja masyarakat bisa mengerti. Terbuka saja. Kalau tidak punya duit, bilang saja tidak punya. Berarti enggak usah bangun alun-alun dulu. Ini katanya mau bangun alun-alun, mau buat kreatif park. Katanya Jawa Barat sudah siap, karena punya pusat tempat kreativitas,” pungkasnya. **
