BANDUNG, (CAMEON) – Pemaksimalan pengampunan pajak diprediksi akan terjadi pada akhir Agustus hingga awal September. Hal tersebut disebabkan, karena perusahaan-perusahaan dan UMKM yang wajib pajak sedang menghitung jumlah pajak yang akan diampuni.
Menurut presiden Republik Indonesia Joko Widodo, saat ini baru sekitar Rp 9,9 Triliun yang masuk dari deklarasi tersebut. Di mana baru 1294 orang yang sudah terlibat. ”Untuk tax amnesty saya akan turun langsung untuk memonitoring,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Indonesia sangat membutuhkan dana untuk memperbaiki infrastruktur. Hingga akhir tahun 2019, dibutuhan Rp 49 ribu anggaran. Jumlah tersebut masih belum cukup jika hanya mengandalkan dana dari APBN. Untuk itu, dibutuhkan dana tambahan lainnya untuk memperbaikinya.
Dalam kesempatan tersebut, presiden juga mengatakan kegembiraannya di mana meningkatnya perekonomian Indonesia. Tercatat, pada triwulan pertama Indonesia mencapai 4,94 dan triwulan kedua mencapai 5,18. Dengan adanya tax amnesty bisa menjadi harapan yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Berdasarkan hitungan tahun, dia menjelaskan, Indonesia sempat dua kali gagal dalam penerapan tax amnesty. Diantaranya tahun 1964 dan 1984. Pihaknya tidak akan menyalahkan hal tersebut.
”Kita belajar dari hal yang sudah-sudah, kita perbaiki peraturan yang mengatur keberhasilan tax amnesty,” ungkapnya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tax amnesty kesempatan melaporkan seluruh pendapatan maupun harta benda dimasukan SPT hingga 31 Desember 2015. Pada tahun ini akan diberlakukan STP biasa. ”Seluruh wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh peradilan,” ungkapnya.
Harta yang diutamakan untuk seluruh wajib pajak, baik yang tersimpan di dalam negeri maupun luar negeri. Diakui olehnya banyak pertanyaan yang hadir dari pengampunan pajak ini. Pihaknya berjanji akan memperbaiki hal tersebut.
Sebagian besar pengusaha di Indonesia banyak menyimpan harta di luar negeri. Uang tebusan atas harta yang diutamakan akan masuk ke kas daerah. Sedangkan, tarif uang tebusan deklarasi dalam negeri mulai dari dua persen hingga lima persen. Untuk yang memiliki harta di luar negeri tetap harus dideklarasikan dan mengalami dua kali lipat pembayaran.
”Untuk usaha kecil menengah sebanyak 0,5 persen dengan pendapatan setahun Rp 4,8 Miliiar dan dua persen dari keseluruhan wajib pajak tersebut,” ungkapnya.
Dia mengatakan menunjuk penerima wajib pajak . Dia melaporkan telah menandatangi 55 perusahaan gateway fasilitasi wajib pajak termasuk 18 bank, 18 manager investasi dan 19 perantara pedagang efek. Untuk itu, ada kewajiban berada di Indonesia selama tiga tahun.
Pihaknya telah menyusun peraturan baru terkait hal-hal yang akan menunjang pemerintahan. Dia mengharapkan ada sebanyak Rp 5 ribu triliun uang yang dideklarasikan. Pihaknya juga meminta kerja sama dari berbagai pihak terkait deklarasi ini.
”Ini sebagai bentuk kecintaan atas Republik Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Hadi Hadad, ini menjadi tantangan bagi bank. Pihaknya mengapreasi terkait aturan baru bagi bank. ”Jika repatriarki masuk, para bank bisa mempercepat pertumbuhan kredit dan lain sebagainya,” ucapnya.
Perkembangan perbangkan dengan aturan ini bisa terus meningkat. Apalagi mengingat masih banyak pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Kontrak pengelolaan dana, dia menjelaskan, dengan kontrak ini dapat mempermudah masyarakat.
”Aturannya dipersingkat atau disederhanakan dan bisa dipakai untuk nasabah individual dengan dana yang diperkecil,” ungkapnya.
Terakhir Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno mengatakan terdapat, Bank persepsi milik negara, diantaranya Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri dan Bank BNI. ”Diharapkan masyarakat bisa memasukan dana tersebut ke bank milik negara,” katanya.
Dalam hal ini pihaknya menawarkan investasi baik secara langsung maupun pasar modal. Untuk Investasi langsung menawarkan proyek di Balik Papan sebanyak 5 Miliiar USD dan proyek lainnya. Selain itu dia menawarkan proyek jalan tol dan pelabuhan.
Investor membuka dengan dana yang masih minim terutama di Jawa Barat aneka tanaman dengan paket investasi 100 Hektar hingga 1000 hektar. Ini akan bekerjasama dengan BUMN perkebunan.
Dia berharap dengan hal ini, para pemilik modal bisa bersanding dengan BUMN. ”Mari kita majukan bersama Indonesia, baik pemerintah dan pemilik modal,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Wakil ketua MPR RI Usman Sapta, DPR RI Komisi XI, Ketua Apindo Jabar Dedi Wijaya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Wali Kota Bandung Ridwan Kami. cakrawalamedia.co.id (Nta)
