BANDUNG BARAT (CAMEON) – Bangunan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat sudah dilirik untuk dijadikan minimarket. Selama ini, bangunan KPU Bandung Barat mengontrak. Terhitung, kontrak akan habis pada bulan Desember 2017. Sedangkan, pada 2017 ada banyak agenda pesta politik yang harus ditangani oleh KPU Bandung Barat.
Menurut Ketua KPU Bandung Barat Iing Nurdin, beberapa waktu lalu perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengujungi KPU Bandung Barat. Pihaknya pun merasa heran dengan keadaan di KPU Bandung Barat. Di mana penyelenggaraan politik masih tetap berjalan.
”Intinya kedatangan mereka melakukan koordinasi dengan keadaan tersebut. Di mana apakah akan ada hibah tanah atau pemerintah daerah meminjamkan bangunan kepada kami,” ungkap Iing kepada wartawan saat wartawan ditemui di lokasi, Kamis (6/4/2017).
Diakui olehnya, adanya otonomi daerah hal ini berdampak pada kebijakan di KPU daerah. Sementara pemerintah daerah masih belum memutuskan hal tersebut. Terkait anggaran untuk pilkada Bandung Barat, memang pemda sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar.
Namun, anggaran tersebut masih didiskusikan. Sebab, pesta politik tahun depan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub). ”Kami masih menunggu keputusan pemda,” katanya.
Terutama pemilihan legislatif pada pertengahan tahun ini sudah memasuki seleksi. Sehingga, pihaknya akan sering melakukan koordinasi dengan KPU Pusat. Fungsi pemda terkait penyelenggaraan pemilu di antaranya, memfasilitasi dana, fasilitas fisik dan kegiatan. Sehingga, pesta demokrasi pada 2018 dan 2019 bisa sukses.
Selain itu, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terhitung minim di KPU Bandung Barat. Terhitung jumlah SDM yang berstatus PNS hanya 11 orang. Sisanya delapan orang merupakan Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Ditotal dengan jumlah lainnya SDM di KPU Bandung Barat berjumlah 28 orang. Jumlah ideal untuk KPU Bandung Barat berjumlah 17 orang yang berstatus PNS.
”Selain masalahh gedung, kita juga bermasalah dengan SDM yang ada,” pungkasnya. (putri)
