INDRAMAYU (CM) – Dunia pendidikan di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Indramayu, masih memiliki banyak permasalahan. Diantaranya adalah tentang perlindungan profesi guru di Jabar.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil XII, Hilal Hilmawan, saat melakukan pertemuan dengan para kepala SMA/SMK di Indramayu dalam rangka bagian dari kegiatan reses ke-II tahun Sidang 2020-202, Kamis (4/03/2021).
“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu, maka guru di Jawa Barat, termasuk di Indramayu harus mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, saya akan usulkan Raperda tentang perlindungan profesi guru di DPRD Jabar,” ungkapnya.
Hal itu ia ketahui saat melakukan pertemuan dengan para kepala SMA/SMK di Indramayu pada Kamis, 4 Maret 2021. Dalam pertemuan yang merupakan bagian dari kegiatan reses ke-II tahun Sidang 2020-2021 DPRD Jabar untuk Dapil XII (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon) ini, Hilal menerima banyak PR terkait pendidikan di Jabar, khususnya di Indramayu.
Hilal melanjutkan, permasalahan pendidikan lainnya yang saat ini terjadi di Indramayu adalah masih banyak ruang belajar siswa di sekolah yang membutuhkan perbaikan dan juga sarana prasarana pendidikan yang belum memadai. Ini belum lagi soal banyak lulusan SMP/MTS sederajat yang enggan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sederajat.
“Sangat banyak keluhan dalam dunia pendidikan. Paling tidak saya menangkap ada sekitar 15 keluhan yang kami terima, mulai dari masalah sarana dan prasarana yang belum memadai, masalah Cabang Dinas Pendidikan yang belum punya kantor, hingga masalah rendahnya honor guru, termasuk bahkan kepala sekolah,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu, Suhaeli Nawawi, mengungkap persoalan berbeda di dunia pendidikan Kabupaten Indramayu, yaitu rendahnya honor kepala sekolah.
“Untuk melindungi para guru dalam menjalankan profesinya, dibutuhkan adanya Perda di Provinsi Jabar. Kami mohon kepada Anggota DPRD Jabar untuk segera mengusulkan adanya raperda tentang perlindungan profesi guru,” kata dia.
Suhaeli merinci kembali permasalah pendidikan di Indramayu, seperti pihak sekolah yang sering didatangi oknum LSM/Ormas. Adanya Liniersitas guru PNS di SMA/SMK Negeri yang menyebabkan terjadi penumpukan guru di sekolah-sekolah.
Terakhir, Ia juga mengusulkan kepala sekolah di Indramayu diisi oleh orang Indramayu asli. Supaya lebih memahami kondisi daerah dan masyarakat setempat. (red)
