KOTA TASIK (CM) – Anak-anak masih menjadi kelompok paling rentan menjadi korban kekerasan di Kota Tasikmalaya. Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 111 kasus atau 61 persen dari total 182 korban kekerasan merupakan kelompok usia anak. Kondisi ini mendorong Barisan Pejuang Demokrasi (BAPEKSI) Kota Tasikmalaya memperkuat edukasi hukum di lingkungan sekolah.
BAPEKSI menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan perundungan atau bullying di Kampus SMAN 5 Kota Tasikmalaya, Jumat, 20 November 2026. Kegiatan yang diinisiasi Ketua LBH BAPEKSI, Erik Sihombing, itu bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai batasan pergaulan dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan.
Erik menilai perundungan masih kerap dianggap sebagai bagian dari candaan antarteman. Padahal, tindakan yang mengandung unsur intimidasi, penghinaan, ancaman, maupun kekerasan dapat menimbulkan kerugian serius bagi korban.
“Kami prihatin terhadap tindak kekerasan, bullying. Kami berinisiatif melakukan sosialisasi hukum ke sekolah untuk memberikan pemahaman hukum bahwasanya tindak bullying itu,” kata Erik.
Menurut dia, pelajar perlu memahami bahwa tindakan yang merendahkan atau menyakiti orang lain bukan persoalan sepele. Perundungan dapat meninggalkan dampak psikologis berkepanjangan, mulai dari hilangnya kepercayaan diri, ketakutan berinteraksi, hingga terganggunya proses belajar.
Edukasi hukum, kata Erik, juga menjadi upaya mencegah siswa terjerat persoalan hukum akibat perilaku yang dilakukan dalam pergaulan sehari-hari. Dia berharap para pelajar mampu menjaga sikap, menghargai sesama, dan berani mencegah perundungan di lingkungan sekolah.
“Diharapkan ada efek positif supaya bisa diantisipasi terjadi di sekolah. Semoga adik-adik SMAN 5 Tasikmalaya tidak terjerat tindak pidana dari pergaulan bersama temannya. Berprestasi yang membanggakan orangtua, sekolah,” ujarnya.
Kasus Kekerasan terhadap Anak Lampaui Target Penanganan
Tingginya kerentanan anak terhadap kekerasan tergambar dalam data agregat UPTD PPA Kota Tasikmalaya. Dari total 182 korban yang tercatat, sebanyak 111 merupakan anak, 67 perempuan dewasa, dan empat laki-laki dewasa.
Ketua UPTD PPA Kota Tasikmalaya, Epi Mulyana, mengatakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 111 kasus. Jumlah itu melampaui target awal sebanyak 90 kasus atau terealisasi 123,3 persen.
“Ini over capacity, maka kita tentukan ke depan kebijakan assessment lanjutan. Dalam menekan kekerasan terhadap anak,” kata Epi seusai kegiatan sosialisasi di SMAN 5 Kota Tasikmalaya.
Penanganan kekerasan terhadap perempuan dewasa juga melampaui target. Dari sasaran 45 kasus, realisasinya mencapai 67 kasus atau 148,9 persen.
Menurut Epi, tingginya angka penanganan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak. Kondisi itu juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.
Pencegahan Perundungan Butuh Keterlibatan Sekolah dan Keluarga
Bagi BAPEKSI, pencegahan perundungan tidak cukup dilakukan dengan memberikan sanksi setelah kekerasan terjadi. Sekolah perlu membangun sistem pengawasan dan pembinaan agar indikasi kekerasan dapat diketahui sejak dini.
Guru dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mengenali perubahan perilaku siswa maupun potensi konflik antarpelajar. Orangtua juga perlu membuka ruang komunikasi agar anak tidak takut menyampaikan persoalan yang dialaminya.
Edukasi hukum di sekolah diharapkan tidak sekadar membuat siswa memahami konsekuensi atas tindakannya, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap keselamatan teman sebaya.
Melalui LBH BAPEKSI, Erik ingin kesadaran hukum menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda. Pelajar diharapkan tidak hanya mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, tetapi juga berani mengambil sikap ketika menyaksikan perundungan.
UPTD PPA Perkuat Layanan Pengaduan GeCe 112
Selain penanganan langsung, UPTD PPA Kota Tasikmalaya juga memperkuat akses pengaduan masyarakat melalui layanan call center GeCe 112.
Layanan tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk melaporkan kondisi kegawatdaruratan, termasuk dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan segera.
Kolaborasi pemerintah, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, sekolah, dan keluarga menjadi kunci memperkuat perlindungan anak. Upaya tersebut juga membutuhkan keberanian masyarakat untuk melaporkan kekerasan, bukan membiarkannya dianggap sebagai persoalan internal atau sekadar kenakalan.
BAPEKSI berharap sosialisasi hukum di SMAN 5 menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran pelajar untuk saling menghormati dan melindungi. Sebab, keberhasilan menciptakan sekolah yang aman bukan hanya diukur dari prestasi akademik, melainkan juga dari kemampuan setiap warga sekolah menjaga satu sama lain.





