JAKARTA (CM) – Kunjungan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi teknis di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Raffi Ahmad berdialog langsung dengan Kepala BPOM RI Taruna Ikrar terkait tantangan dan strategi peningkatan kinerja lembaga di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Raffi menekankan bahwa perubahan sistem kerja merupakan keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap institusi pemerintah. Namun, menurut dia, proses adaptasi tersebut tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penyesuaian sistem kerja harus diiringi dengan peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Taruna Ikrar menegaskan bahwa adaptasi bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas institusi.
Menurut dia, transformasi yang dilakukan BPOM harus mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.
Baca juga: Balai POM Tasikmalaya Dorong Penguatan Keamanan Pangan Lewat Program Germas SAPA
Semangat transformasi tersebut juga diterapkan di tingkat daerah, salah satunya oleh Balai POM di Tasikmalaya. Kepala Balai POM Tasikmalaya Iltizam Nasrullah menyampaikan bahwa penyesuaian sistem kerja justru menjadi peluang untuk mengoptimalkan pelayanan berbasis teknologi.
“Perubahan adalah momentum untuk meningkatkan layanan berbasis elektronik agar masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih mudah dan efisien,” kata Iltizam.
Ia menjelaskan, Balai POM Tasikmalaya telah mengembangkan berbagai kanal layanan digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Sejumlah layanan tersebut antara lain komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, konsultasi daring menggunakan platform Zoom, serta interaksi aktif melalui media sosial resmi.
Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor untuk mendapatkan layanan, sehingga proses menjadi lebih cepat dan fleksibel.
Selain meningkatkan kemudahan akses, inovasi ini juga diharapkan mampu memperkuat transparansi serta mempercepat respons terhadap berbagai kebutuhan dan pengaduan masyarakat.
Langkah ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan BPOM tidak hanya berfokus pada efisiensi internal, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh.
Melalui integrasi kebijakan pusat dan implementasi di daerah, BPOM berupaya menghadirkan sistem pelayanan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa perubahan sistem kerja dapat menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan publik yang semakin dinamis.
