KOTA BANDUNG (CM) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iwan Suryawan, menyampaikan keprihatinannya terkait tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat yang mencapai 6,75% pada Agustus 2024, jauh di atas angka nasional sebesar 4,91%.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, salah satu faktor signifikan yang mendorong tingginya TPT ini adalah belum optimalnya serapan tenaga kerja dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang tingkat penganggurannya mencapai 12,74%.
Data BPS menunjukkan bahwa pola pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan di Jawa Barat pada Agustus 2024 serupa dengan periode sebelumnya, dengan lulusan SMK tetap mendominasi angka pengangguran dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
Kondisi ini, menurut Iwan, menunjukkan bahwa lulusan SMK masih belum selaras dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini.
“Tidak adanya keselarasan antara kurikulum SMK dengan tuntutan dunia industri menjadi salah satu faktor utama tingginya pengangguran di kalangan lulusan SMK,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin, 11 November 2024.
Iwan menekankan perlunya langkah nyata dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat untuk menangani persoalan pengangguran ini.
Baca Juga: Syahrir Resmi Dilantik, Fokus Perjuangkan Akses Kesehatan dan Pendidikan di Jawa Barat
Ia mengusulkan agar kurikulum SMK disesuaikan dengan kebutuhan industri dan juga mendorong investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya lulusan SMK yang saat ini menghadapi tantangan besar di pasar kerja.
“Ini harus menjadi kajian bersama, bagaimana kita bisa memperluas peluang kerja yang sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, terutama di bidang yang berbasis teknologi dan padat modal,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan keterampilan berbasis teknologi bisa menjadi solusi bagi lulusan SMK agar lebih siap bersaing di era modern.
Di samping itu, Iwan juga menyoroti gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin marak akibat berbagai faktor, seperti relokasi pabrik-pabrik dari Jawa Barat ke wilayah lain, derasnya produk impor yang menekan produk lokal, serta tingginya beban upah yang dirasa memberatkan para pengusaha.
Menurut Iwan, permasalahan PHK ini berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi yang melambat.
“Kebijakan ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta beban upah yang tinggi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Iwan menekankan bahwa kesejahteraan pekerja memang perlu menjadi prioritas, tetapi penting pula mempertimbangkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi tuntutan upah yang layak.
“Perusahaan dan pekerja harus memiliki kesepahaman. Soal upah dan kesejahteraan perlu diakomodasi bersama, agar tidak hanya kesejahteraan pekerja yang terjamin, tetapi juga kelangsungan usaha perusahaan,” tuturnya mengakhiri.
Dengan sorotan ini, Iwan berharap pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan yang mampu mengatasi tingginya pengangguran dan menciptakan stabilitas di dunia ketenagakerjaan, sehingga ke depannya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
