KOTA BANDUNG (CM) – Beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengeluarkan kebijakan atau program untuk tenaga pengajar, yaitu Bakti Padamu Guru (Bataru), berupa pemberian kredit rumah tinggal bersubsidi bagi penyelenggara pendidikan tingkat SMA, SMP, SD dan PAUD.
Hal ini mendapat perhatian dari Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Dadang Kurniawan, yang mengapresiasi program tersebut. Namun Dadang juga mengingatkan perlu adanya evaluasi terlebih dahulu, agar program tersebut dapat berjalan baik.
Dadang menjelaskan, dari hasil kunjungan kerjanya ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan beberapa waktu lalu, sosialiasi program tersebut masih belum berjalan. Kenyataannya masih banyak guru yang belum menerima informasi, mulai dari persyaratan hingga mekanisme pengajuan program.
Hal ini menurut dia, terlihat seakan Pemprov tidak serius terhadap program yang telah dibuatnya tersebut.
“Saya dalam dua minggu kemarin fokus ke KCD pendidikan. Ada beberapa poin yang kita sorot, salah satunya program pemerintah. Banyak program yang dibuat dan sepertinya hebat, tapi kenyataannya di lapangan tidak sehebat seperti yang kita bayangkan. Contoh rumah murah untuk guru. Ketika kita datang, ternyata sosialisasi belum tersampaikan dengan baik. Ini kan jadi kurang baik terhadap citra pemerintah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Dadang juga mengomentari penentuan lokasi rumah murah untuk guru inipun perlu dikaji ulang.
Menurutnya, jika ingin meringankan guru, sebaiknya biarkan mereka yang menentukan sendiri tempat pembangunannya. Supaya mereka bisa membangun rumah dekat sekolah, sehingga dapat mengurangi beban operasional harian.
“Kemudian letak rumah murah, harusnya dipikirkan dulu. Sebaiknya mereka diberi kemudahan, dengan membiarkan mereka menentukan sendiri ingin dimana dibangun. Kalau difokuskan di suatu tempat dan ternyata jauh dari tempat mengajar, percuma juga. Sebab mereka harus keluar biaya lagi untuk ongkos. Ini juga harus jadi bahan pertimbangan,” pungkasnya. (red)
