KOTA TASIKMALAYA (CM) – Pengesahan UU Cipta Kerja yang dipercepat, semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020. Kemudian disahkan menjadi UU pada Senin (5/10/2020) sore mendapatkan penolakan dari berbagai elemen. Termasuk dari PC PMII Kota Tasikmalaya yang kini melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (07/10/2020).
Sikap penolakan UU Cipta Kerja yang dinyatakan dari PC PMII Kota Tasikmalaya yaitu:
1. PC PMII Kota Tasikmalaya menolak UU Cipta Kerja. Sebab UU Cipta Kerja tidak pro terhadap rakyat kecil, sedangkan
PMII sangat dekat hubungannya dekat masyarakat akar rumput.
2. PC PMII Kota Tasikmalaya menuntut Agar Presiden tidak menandatangani RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Meski, secara otomatis bila tidak ditanda tangani oleh Presiden tetap akan menjadi Undang-Undang. Tetapi, biarkanlah UU Cipta Kerja menjadi UU yang tidak ditanda tangani oleh Presiden.
3. PC PMII Kota Tasikmalaya sesuai dengan Instruksi PB PMII melakukan Aksi Penolakan UU Cipta Kerja.
4. PC PMII Kota Tasikmalaya mendukung PB PMII untuk melakukan uji materi (judicial riview) UU Cipta Kerja ke
Mahkamah Konstitusi. Sebab, sebelumnya PB PMII telah melakukan uji materi UU MD3 dimana UU tersebut tidak pro terhadap rakyat. Sehingga, untuk kali ini PB PMII juga akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
5. PC PMII Kota Tasikmalaya mendukung PB PMII Membuka Posko Pengaduan UU Cipta Kerja di Kantor PB PMII Jl. Salemba Tengah No. 57 A, bagi rakyat yang ingin menolak dan juga merasa dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja.
6. PC PMII Kota Tasikmalaya Menolak dengan tegas UU Omnibus Law. (Edi Mulyana)
Baca Juga: 9 Poin Penolakan UU Cipta Kerja Dilayangkan PC PMII
