KOTA TASIKMALAYA (CM) – Adanya kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan membuat Rancangan Undang Undang (RUU) HIP dan Rancangan Undang Undang (RUU) Idiologi Pancasila, bukan hanya membuat resah sebagian rakyat Indonesia, tapi juga sudah membangkitkan para ulama, kiayi, organisasi Islam, ormas Islam, LSM termasuk masyarakat Kota/Kabupaten Tasikmalaya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Aliansi Al-Mumtaz, Ustad Hilmy saat gerakan aksi untuk menolak RUU HIP dan RUU haluan Idiologi Pancasila tentang Taf MPRS No 25 Tahun 66 tentang larangan komunisme. Selain itu maklumat penolakan dari MUI juga sudah dikeluarkannya. Atas nama umat Islam sangat menyambut maklumat tersebut. “Kita siap mengawal,” tegasnya.
“Di dalam aksi sekarang ini sedikitnya ada tiga poin tuntutan, kami menolak dan meminta menghentikan RUU HIP. Lalu, tangkap inisiator RUU HIP. Kemudian, waspadai berkembangnya idiologi komunisme yang saat ini telah menyebar di seluruh Tanah Air Indonesia,” jelasnya di sela aksi, di Taman Kota depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Jumat (26/06/2020).
Akan disahkannya RUU HIP dan idiologi Pancasila saat ini sudah terlihat selain mendapat reaksi umat islam yang begitu besar, juga maklumat MUI sudah dikeluarkan. “Artinya kita dari seluruh komponen aksi siap untuk mengawal maklumat MUI berisi penolakan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Pembina Al-Mumtaz, Muhammad Aminudin Bustomi mengatakan, RUU HIP predator idiologi Pancasila dan kudeta institusi.
“Maklumat MUI pusat, kemudian maklumat dari organisasi NU dan Muhamadiyah, PUI dan seluruh organisasi, termasuk organisasi bela diri, organisasi PP semua meminta ke dua RUU dibatalkan, jangan dilanjutkan, konseptornya meminta diusut tuntas dan ditindak secara hukum dan hapus hidroliknas,” tegas Aminudin.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim mengatakan, sebelum melakukan aksi penolakan RUU HIP dan RUU idiologi Pancasila maklumat dari para alim ulama sudah kami terima, didalam maklumat tersebut berisi beberapa poin penolakan dua RUU.
“Aski ini bentuk keseriusan seluruh komponen umat Islam, organisasi termasuk masyarakat luas Kota Tasikmalaya yang tidak ingin DPR RI seenaknya membuat kebijakan undang undang haluan Pancasila. Kalau MUI sudah mengeluarkan maklumat penolakan. Seluruh Indonesia kita sebagai masyarakat samina wa atona siap untuk mengawal maklumat MUI penolakan,” jelas Aslim.
Ia menyebut, sebagai bentuk keseriusan penolakan ke dua RUU, semua maklumat dari para kiayi, para ulama termasuk tuntutan aksi. “Kami tanpa berpikir panjang karena ini jelas untuk kebaikan umat, keamanan negara dan di belakangnya didukung seluruh santri dan seluruh umat islam sudah kami tandatangani dan sampaikan ke DPR RI,” tuturnya.
“Jika semua aspirasi seruan ulama, kiyai, santri dan seluruh organisasi yang tergabung pada aliansi Al-Mumtaz maka kami akan melakukan musyawarah besar dengan para alimulama dalam menentukan langkah,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
