KOTA TASIKMALAYA (CM) – Dinilai tidak adanya transparansi Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 66 miliar dalam penangganan penyebaran wabah Virus Corona atau Covid-19, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tasikmalaya, Agus Setiawan mengajak seluruh pimpinan partai untuk mengawasinya.
“Kita semua harus memastikan anggaran BTT senilai 66 miliar itu termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan Covid-19. Baik untuk penanganan kesehatan masyarakat ataupun penanganan dampak ekonomi yang terjadi karena penyebaran Covid-19 sekarang ini,” jelasnya, di sela Rapat Kordinasi interen PKS, Minggu (07/06/2020).
Ia melihat di lapangan dalam penanganan covid-19 ada hal yang belum selesai terutama penyaluran bantuan sosial. Masih banyak masyarakat yang belum terkaper kebutuhan ekonomi dampak covid-19. Makanya, secara koperhensif untuk mendorong pembuatan pansus agar sektor BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dan yang lainnya semua terkontrol.
“Selama ini melihat di lapangan banyak data tertumpang tindih, terutama mengenai bantuan banyak yang dobel. Dari 103 ribu data non DTKS sekitar 30 ribuan lebih belum terkaper, dan tidak merata seperti dari Kementerian Sosial, di Kecamatan ada yang sudah 2 tahap, ada juga yang belum mendapatkan. Artinya ini salah satu permasalahan tidak merata dan harus di selesaikan,” terang Agus.
Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan karena sangat urgen. “Ini alasan DPRD harus terdepan, dan memanggil tim Gugus Tugas melalui pansus,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
