JAKARTA (CM) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti kemajuan suatu wilayah bergantung pada ide dan inovasi yang dimiliki. JK meminta para kepala daerah lebih inovatif tetapi tidak melanggar birokrasi. “Selalu contoh-contohnya, kenapa Surabaya? Bandung maju yang lain tidak? Kenapa Banyuwangi? Tentu karena ide (dan) inovasi,” sebut JK dalam pembekalan pelatihan Lemhanas di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dikutip detikcom, Senin (08/10/2018).
Inovasi itu muncul menurut JK juga dari model kepemimpinan kepala daerahnya. Dia pun meminta para kepala daerah untuk lebih melek dengan perkembangan zaman. “Jangan hanya daerah-daerah selalu studi banding tapi pulang tidak bisa bikin apa-apa,” ujar JK.
Menurut JK, studi banding perlu untuk melihat perubahan tetapi setelahnya harus ada hasil. Namun lebih dari itu, inovasi dan ide–kata JK–jangan sampai kelewat batas sehingga melanggar aturan. “Saya beri contoh, sekarang hampir semua kota kelebihan hotel. Ada teman di London mau bikin hotel, cuma pergi ke kantor camat saja dilihat daftarnya, oh jalan ini butuh hanya 250 kamar, ini sudah melebihi nggak boleh. Itu birokrasi juga, tapi birokrasi yang sesuai aturan dan ketegasan,” ucap JK.
JK lalu membandingkan birokrasi dengan entrepreneur. Birokrasi harus patuh pada prosedur, namun entrepreneur berorientasi pada hasil. “Birokrasi membukakan prosedur, kalau tidak sesuai prosedur bisa masuk KPK, jadi ada bahayanya kalo Anda tidak prosedur. Tapi kalau entrepreneur hasilnya yang penting, prosedurnya bisa diubah-ubah, dia ubah prosedurnya tidak soal kan. Itu juga kita pahami, tapi bagaimana menyesuaikan itu semua, atau bagaimana merubah prosedur supaya sesuai dengan apa yang berlaku,” kata JK.***
