KOTA TASIKMALAYA (CM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya mempertanyakan tim Apraisal soal proses pembebasan lahan di wilayah lingkar utara.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP, mengatakan, proses pembebasan lahan milik warga yang terkena pembebasan jalan lingkar utara hingga sekarang masih belum selesai. Bahkan, katanya, sudah beberapa kali pembahasan belum juga ada solusi.
“Sebetulnya yang memiliki peranan dalam pembebasan lahan, yakni time Appraisal. Namun, sudah beberapa kali diundang oleh DPRD selalu mangkir. Saya tidak tahu dengan ketidak hadiran mereka,” papar Dede.
Ia menambahkan, pemerintah harus memberikan respon kepada warga karena memiliki kewajiban dalam mengevaluasi siklus pembangunan dari mulai perencanaan dan penganggaran. Di sisi lain, DPRD dan pemerintah telah melakukan evaluasi, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. “Itu sama saja tidak akan ada hasil,” tandasnya.
Menurutnya, tim appraisal sewaktu perencanaan dan rapat pembahasan sering hadir, tetapi sekarang ketika ada masalah DPRD meminta hadir mereka tidak ada. Padahal antara tim appraisal dengan DPRD sama-sama sebagai unsur penyelenggara dari pemerintah dan juga kepanjangan tangan dari masyarakat.
Sebenarnya, lanjut Dede, DPRD hanya ingin mengetahui penjelasan dari tim appraisal tentang perbedaan harga yang sangat mencolok? “Masyarakat butuh penjelasan dari tim appraisal langsung,” sebutnya.
Hal ini berakibat patal jika tidak bisa diselesaikan. Pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. “Saya minta persoalan ini secepatnya diselesaikan, tidak ada alasan lagi. Appraisal harus profesional dan akuntabel,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
