KOTA TASIKMALAYA (CM) – Setelah dilakukan pendataan, pengumpulan fotocopy dokumen penduduk KK dan KTP di tingkat RT, RW, Kelurahan hingga Dinas Sosial, untuk bantuan dana hibah dampak Covid-19 bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf melakukan pemantauan.
Ia menyebut, monitoring dan evaluasi ke Dinas Sosial untuk memastikan data penerima bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya sengaja datang ke dinas untuk memastikan sejauh mana jejaring pengamanan dokumen bantuan sosial yang sudah didata untuk masyarakat. Jangan sampai nanti pada pelaksanaannya salah arah tidak sesuai dengan data yang sudah diusulkan ke Gubernur Jawa Barat hingga pusat,” terang Yusuf, di Komplek Perkantoran Jalan Djuanda, Selasa (14/04/2020).
Ia menambahkan, hasil dari pemantauan untuk data sudah sampai ke Pemerintah Provinsi. “Alhamdulilah total keseluruhan yang sudah didaftarkan semuanya 107.000 ribu, kabar terakhir semuanya sudah di acc oleh Gubernur Jawa Barat. Ditambah dari pusat 21 ribu. Jadi cukup dibagikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan PKH dan BPNT,” ujarnya.
“Saya sangat mensupport Dinas Sosial, karena semua bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 lidding sektornya berada di dinas tersebut. Artinya semua juga harus mensupportnya. Saya harap semua warga miskin dampak Covid-19 ini di acc dan mendapat bantuan,” tandas Yusuf.
Dengan adanya Covid-19 dan dampaknya, lanjut Yusuf, masyarakat tidak perlu resah dan panik, karena Pemerintah melalui satuan gugus tugas sedang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan cara terus mensosialisasikan sosial diatancing, fisikal distancing dengan cara menggunakan masker.
“ASN diwajibkan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, agar semua masyarakat memahaminya tentang virus dan berbahayannya covid-19 ini, minimal jika masyarakat mau keluar menggunakan masker,” ujar Yusuf.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, H. Nana Rosadi mengucapkan terimakasih kepada Wakil Wali Kota yang telah melakukan infeksi terhadap kegiatan yang ada di dinasnya.
“Semua dari mulai perencanaan pendataan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, sampai tingkat RT dan RW by name by address-nya sudah dilaksanakan termasuk dari Indag, Disbudpapora dan Dishub semua telah dirangkum dan hasilnya sudah diserahkan ke pusat,” papar Nana.
Ia menambahkan, hasil verifikasi di pusat yang lolos itu kategori by NIK by DTKS dan total jumlahnya 107.000 KK yang ada di Kota Tasikmalaya.
“Bahkan kita H-3 Puasa akan mengusulkan lagi termasuk pendataan kembali bagi warga asli Tasik tetapi KTP-nya sudah berdomisili di Jakarta, Bandung atau berdomisili dimana saja akan kembali di data yang penting berdomisisli di Kota Tasikmalaya dengan catatan NIK,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
