KOTA TASIKMALAYA (CM) – Adanya wacana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan, mengaku merasa keberatan atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen.
“Rencana kenaikan iuran itu akan semakin memberatkan beban Pemkot dalam menanggung penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),” jelas Ivan kepada media, Jumat (06/09/2019).
Ia mengakui, rencana itu memang belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah pusat. Namun, jika kebijakannya sudah valid, pihaknya mau tak mau akan menambah anggaran untuk PBI Jamkesda dalam penyusunan APBD.
“Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat semestinya tak harus membebani daerah. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat juga mau memberikan solusi, memperbesar anggaran dana perimbangan ke daerah. Pasalnya, tidak semua daerah itu kapasitas fiskalnya memadai,” ujar Ivan.
Ia juga meminta kocoran anggaran tak hanya dari pemerintah pusat, juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat agar membantu. Karena, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menjadi beban kabupaten/kota.
“Apalagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Priangan Timur rata-rata hanya Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar per tahun. Belum lagi nantinya Pemkot juga harus menganggarkan dana kelurahan,” jelas Ivan.
Untuk meningkatkan keberpihakan terhadap masyarakat, sambung Ivan, seluruh Kepala Daerah se Priangan Timur termasuk Kota Tasik akan rutin melakukan pertemuan melalui acara kopdar dengan pak Gubernur.
“Mudah mudahan bisa memberikan solusi,” pungkasnya, (Edi Mulyana).
