TASIKMALAYA (CM) – Setelah tiga kali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemkab Tasikmalaya kembali diganjar penghargaan serupa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk yang keempat kalinya.
Predikat WTP tersebut menggelinding saat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tasikmalaya tahun anggaran 2017.
Predikat tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST, M.Acc, Ak, kepada Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, S.Ip, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Jalan Moh. Toha, 164 Bandung, Senin (28/5/2018).
Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto mengatakan, WTP merupakan pernyataan profesional pihak pemeriksa dalam hal ini BPK dalam penelitian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
“LKPD tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan aturan-aturan yang ada, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),” ujar Ade.
“Jadi Ya Alhamdulillah, hari ini kita kembali mendapat predikat WTP untuk yang keempat kalinya. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih, terutama kepada seluruh staf Pemkab Tasikmalaya yang sudah bekerja keras dan berhasil mempertahankan opini dengan cara tidak mudah. Sementara perlu diakui, bahwa posisi saya hanya menandatangani saja,” tambah Ade saat dihubungi melalui Telepon selulernya.
Dalam pelaksananaan manajemen, kata Ade, kesalahan dan kelemahan itu bisa bersumber dari software, hardware atau brainware/orang. Ketiga hal tersebut, yang akan menjadi sorotan agar seminimal mungkin kesalahan dapat dieliminir di masa mendatang.
“Ketiga kelemahan itu masih harus diperhatikan dengan serius karena bisa berdampak pada failure manajemen atau kesalahan fatal manajemen,” pungkas Ade. (ZZ)
