TASIKMALAYA (CM) – Dengan mengucapkan Sholawat dan Takbir, ratusan umat Islam di Kabupaten Tasikmalaya menyambangi dua kantor pemerintahan.
Mereka meminta agar pihak DPRD peka melihat realitas yang ada dengan dipertontonkannya ketidakadilan menimpa anak bangsa, hal yang sangat fundamental dimana hukum menjadi barang sangat langka.
Kalaupun rasa keadilan hanya menyentuh kalangan tertentu yang sudah pasti dekat dengan kalangan istana.
Di ruang rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah ulama dan santri diterima oleh anggota DPRD dari Fraksi PPP Gerindra dan PKB.
Mereka mengharapkan agar wakil rakyat bisa menyampaikan keadilan meski suara rakyat sudah tak lagi didengar, namun setidaknya sudah menyampaikan suaranya secara demokratif.
Tokoh Ulama Singaparna, KH. Muahammad Sofyan Anshori mengaskan bahwa sejatinya keadilan harus menjadi standar dari keterpurukan dekadensi hukum di negara Republik Indonesia saat ini. Alih-alih menjadi penyeimbang keadilan, yang ada justru rasa keadilan itu sendiri hilang ditengah masyarakat terutama masyarakat muslim.
Ia mengatakan tak pernah memusuhi siapa pun aparat di NKRI ini, namun hanya memerangi kedholiman yang sangat terbuka saat ini dan seakan akan seperti disengaja, keadilan sudah hilang sama sekali bukankah itu kedholiman.
“Ini negara hukum, bukan negara koboy, kami semua taat kepada hukum, tapi kenapa hukum dibuat semena mena bagi orang orang yang mengkritisi pemerintah, dan itu adalah seorang ulama, demi allah saya tak ridho,bebaskan HRS sebelum Ramadhan ! Itulah tuntutan kami,” ucap KH. Anshori.
Usai audiensi , para ulamapun menyampaikan surat tuntutan umat kepada ketua komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan berharap tuntutannya bisa disamapaikan kepada pemerintah pusat atau ke Mahkamah Agung. (Dzm)
