BANDUNG BARAT, (CAMEON) – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2016 ini bisa tembus di angka Rp 297 miliar. Adapun APBD 2016 sendiri telah ditetapkan sebesar Rp 2,313 triliun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Maman S Sunjaya, menjelaskan pendapatan yang hampir tembus 300 Miliar itu dapat dicapai melalui sejumlah pajak. Mulai dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak retribusi, pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB).
“Hingga bulan Agustus 2016 ini baru tercapai di angka Rp169 miliar atau sudah 56,96 %,” katanya, belum lama ini.
Kata Maman, target PAD yang sudah ditetapkan di tahun ini optimis dapat tercapai. Hal itu mengingat pencapaian di bulan Agustus atau pada semester pertama sudah lebih dari 50%.
“Tinggal pada semester kedua, pendapatan harus terus ditingkatkan. Kita optimis akan tercapai target PAD di tahun ini. Karena masih banyak waktu beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Selain mendapatkan pemasukan dari pajak daerah dan retribusi, sambungnya, pendapatan juga dibebankan kepada seluruh kecamatan di KBB yang mencapai 16 kecamatan.
Kecamatan tertinggi untuk mencapai target PAD yakni Kecamatan Padalarang sebesar Rp 72 juta. Disusul Kecamatan Ngamprah sebesar Rp 52 juta dan Kecamatan Lembang sebesar Rp 13 juta.
“Terendah Kecamatan Parongpong yang hanya ditargetkan Rp 4 juta. Semua kecamatan itu diharuskan mencapai target yang sudah ditetapkan angkanya,” terangnya.
Tahun 2016 ini, kata Maman, KBB mengalami defisit hingga Rp 240 miliar. Angka defisit ini bisa ditutupi oleh angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2015 lalu sebesar Rp 240 miliar.
“Defisit kita di tahun ini bisa ditutupi oleh silpa tahun lalu. Apalagi sekarang kita tengah fokus pada target PAD yang bisa tercapai,” ungkapnya.
Lebih jauh Maman menjelaskan, selain fokus terhadap target PAD, Pemkab Bandung Barat juga fokus terhadap penyerapan anggaran di tahun ini. Berdasarkan laporan, ada dua SKPD terendah dalam penyerapan anggaran hingga Agustus ini.
Pertama Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan (DBMSDAP). Kedua Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Maman mengungkapkan, dari total anggaran DBMSDAP sebesar Rp100 miliar lebih, baru terserap di kisaran Rp 20 miliar atau baru 20%. Belum terserap secara maksimal lantaran saat ini dokumen dari DBMSDAP baru masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). cakrawalamedia.co.id (ginan)
