JAKARTA (CM) – Presiden terpilih, Prabowo Subianto, kini berada dalam sorotan publik saat nama-nama kandidat menteri dan pimpinan lembaga dalam kabinet 2024-2029 mulai muncul.
Dengan pertimbangan yang melibatkan partai politik, relawan, dan organisasi masyarakat (ormas), harapan tinggi disematkan agar Prabowo memilih individu yang benar-benar mampu membawa perubahan signifikan.
Salah satu tuntutan utama adalah kemampuan calon menteri untuk memprioritaskan perbaikan kualitas institusi yang mereka pimpin.
Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menekankan pentingnya pemilihan menteri yang berkomitmen pada agenda pemberantasan korupsi, salah satu pilar utama dari visi Asta Cita Prabowo.
“Prabowo harus memilih individu yang memiliki integritas, mampu memperbaiki kualitas institusi, dan membawa reformasi yang menyeluruh,” ujar Putu dalam keterangan resminya pada 7 Oktober 2024 di Jakarta.
Putu menambahkan, kualitas institusi yang baik ditentukan oleh kemampuannya untuk merancang lembaga ekonomi yang transparan dan akuntabel.
“Institusi yang berkualitas adalah yang mampu menggunakan kekuasaan politiknya secara bijak, merancang kebijakan yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan elit atau golongan tertentu,” jelasnya.
Dengan demikian, kekuasaan politik yang dipegang para menteri harus dipergunakan untuk menciptakan lembaga yang benar-benar melayani kepentingan publik.
Menurut Putu, kekuasaan politik yang dimiliki oleh menteri dan pemimpin lembaga tidak hanya berlaku secara de jure, namun juga harus memiliki tanggung jawab moral dalam pembentukan institusi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
“Lensanya haruslah untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil,” tegasnya.
Baca Juga: Kenyamanan dan Kemewahan Kereta Luxury & Panoramic Jadi Pilihan Utama Wisatawan
Putu juga mengutip pandangan para pakar ekonomi dan politik, seperti Acemoglu, Johnson, dan Robinson, yang menyebutkan bahwa institusi yang baik adalah yang mampu menegakkan hak kepemilikan (property rights) untuk semua warga negara.
Hal ini akan membuka jalan bagi investasi, inovasi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sehingga menciptakan fondasi kebebasan ekonomi yang kuat.
“Mereka menekankan pentingnya kesetaraan di depan hukum sebagai salah satu elemen dasar kebebasan ekonomi. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada semua, dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan kerangka kerja yang kolaboratif dan partisipatif dari berbagai pihak,” lanjut Putu.
Ia menambahkan, kekuasaan politik yang digunakan oleh menteri dan pemimpin lembaga jangan sampai menciptakan “extractive institutions”, yaitu lembaga yang hanya menguntungkan segelintir orang dan mengabaikan kepentingan publik.
“Ini adalah jebakan yang harus dihindari, karena institusi yang tidak menjunjung tinggi supremasi hukum hanya akan memperburuk keadaan dan mengikis kepercayaan masyarakat,” tutupnya.
Dalam konteks ini, Prabowo Subianto diharapkan bisa membawa perubahan dengan memilih para menteri yang benar-benar berkomitmen pada reformasi, transparansi, dan penegakan hukum yang adil.
Tantangan ini akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Prabowo dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan pro-rakyat.
