KOTA TASIKMALAYA (CM) – Anggota Badan Anggaran, Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat menilai ada kesalahan data dalam pembagian bantuan sosial dampak Covid-19, yakni dari Nomor Induk Keluarga (NIK) seperti ganda atau memiliki dua NIK.
“Setelah saya mendengar dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari pengurus RT dan RW. Saya sendiri sangat kecewa dan prihatin data bantuan dampak Covid-19 itu tidak valid. Diduga sumber datanya dari data NIK, dan yang saya tahu NIK itu diperuntukan untuk satu orang. Nah, hasil temuan di pendataan kenapa satu nama, alamatnya sama KK-nya sama ada yang punya dua nomor NIK. Ini yang menjadi pertannyaan,” kata Anang di Kantor Dinas Sosial, Senin (27/04/2020).
Ia menambahkan, dengan adanya data ganda NIK, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil (Disdukcapi) harus bertanggungjawab untuk menelusuri kebenarannya. “Jangan sampai yang seharusnya menerima bantuan, gara-gara data tersebut jadi tidak menerima ini kan kasian,” tambah Anang.
“Saya pastikan kalau berbicara kesalahan penyaluran data bantuan tidak tepat sasaran belum jelas entah dari mana?. Hanya kalau melihat kesalahan ada di NIK ada yang ganda satu nama, alamatnya sama tapi NIK-nya berbeda satu huruf, artinya disduk harus menelusurinya,” tuturnya lagi.
Anang pun menyakinkan bahwa pendataan di tingkat RT dan RW tidak ada kesalahan. Guna mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman warga menuding para pengurus RT dan RW, semua pihak berkaitan harus turun langsung menyampaikan secara jelas untuk memastikan NIK benar atau salah.
“Kalau benar, artinya bantuan itu harus sampai kepada yang berhak. Namun yang menentukan NIK benar atau salah adalah Diaduk. Artinya, yang mengoordinasikan kesalahan itu disduk ke pemerintah Provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Pihaknya meminta jika akan mendistribusikan bantuan tersebut harus memperhitungkan kondisi di lapangan. “Jangan asal bicara, harus memperhitungkan kondisi dan dampak perut masyarakat kecil,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
