PANGANDARAN (CM) – Dalam menyikapi terkait hasil kajian tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) mengenai potensi gempa megatrust hingga menyebabkan tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa Barat membuat sebagian besar warga khususnya di Pangandaran resah.
Namun, Pemerintah Daerah Pangandaran langsung menyusun berbagai langkah strategis mitigasi bencana. Hal tersebut terungkap dalam rapat mitigasi bencana dan evaluasi tingkat kunjungan wisata yang dipimpin oleh Pjs. Bupati Pangandaran Dani Ramdan, M.T yang juga merupakan Kepala Pelaksana Harian BPBD Propinsi Jawa Barat. Kamis, (08/10/2020) di salah satu hotel di Pangandaran.
Rapat Mitigasi Bencana dan evaluasi tingkat kunjungan wisata dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan yang juga menjabat Plt. Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran Suheryana, Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran Agus Mulyanan dan para manager hotel di Kabupaten Pangandaran.
Pjs Bupati Pangandaran Dani Ramdan mengatakan, berbagai langkah mitigasi bencana akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diantaranya dengan mengadakan pelatihan kepada personil hotel dan restoran.
“Kita akan melatih personil hotel dan restoran untuk menjadi siap, jadi nanti kalau terjadi kondisi buruk mereka tidak panik justru malah memandu para tamu untuk tidak panik,” katanya.
Memurut Dani, dalam pelatihan sendiri ada empat materi yang akan diberikan sehingga para pegawai hotel atau restoran mengerti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Ada empat materi, yang pertama pengetahuan dasar apa itu tsunami, kedua mengenai tanda-tanda dan peringatan tsunami dan bagaimana untuk mendapatkan informasi yang tepat dari mana sumbernya baik dari aplikasi ataupun radio, dan yang ketiga mengenai peta jalur evakuasi dan tempat-tempat evakuasi sementara dan terakhir mengenai langkah-Iangkah penanggulangan baik sebelum, pada saat dan sesudah,” paparnya.
Selain pelatihan bagi para pegawai hotel dan restoran, kata Dani, pemerintah juga akan mengadakan dan MoU dengan hotel yang mempunyai ketinggian cukup untuk evakuasi.
“Salah satu kesepakatannya bagi hoteI-hotel yang punya ketinggian cukup atau tiga lantai keatas itu, akan kita jadikan tempat evakuasi sementara. Oleh karena itu akan dibuatkan MoU supaya mereka mempunyai kesempatan tidak menutup pintunya pada saat terjadi bencana, siap membuka akses bagi masyarakat,” terangnya.
Dani menambahkan, rapat mitigasi ini dilakukan, karena Kabupaten Pangandaran salah satu kabupaten yang posisinya berada di selatan jawa, tentu saja membutuhkan persiapan dalam mitigasi bencana yang baik apalagi merupakan daerah tujuan wisata.
“Kenyamanan dan keselamatan para wisatawan, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat sekitar menjadi salah satu target Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menentukan mitigasi bencana yang cepat dan tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPC PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengaku, terkait dengan adanya pelatihan dan juga MoU dapat menjadikan kelebihan pariwisata pangandaran responsif sehingga nyaman untuk dikunjungi.
“MoU dengan hotel-hotel yang mempunyai ketinggian diatas tiga lantai untuk dijadikan tempat evakuasi sementara hal ini menjadi nilai lebih bagi Pangandaran, bahwa Pangandaran ini responsif dalam merespon apa yang menjadi trend saat ini yaitu tentang hasil kajian ITB terkait megatrust berpotensi tsunami setinggi 20 meter,” imbuhnya.
Agus menegaskan, bahwa PHRI Pangandaran akan membuat pangandaran lebih nyaman untuk dikunjungi karena kami sudah menyiapkan dengan mitigasi bencana. (Padna)
