KAB TASIKMALAYA (CM) – Debat Publik yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis (05/11/2020), malam, berjalan sengit tepatnya saat memasuki sesi keempat.
Para Paslon, Aziz-Haris (nomor urut 1), Ade-Cecep (nomor urut 2), Cekas (nomor urut 3) dan Wani (nomor urut 4), melakukan adu gagasan dan debat melalui proses tanya jawab. Seperti paslon Nomor urut 4, sempat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, soal kegagalan kinerja pemerintah yang kerap terjadi akibat kesalahan menetapkan konsep.
Lalu, nomor urut 1 pun menjawab, dipastikan dirinya ketika diberikan kepercayaan menjadi pemimpin, maka dia tak akan menjadi orang yang korup. Karena program pun pasti tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
Lalu persoalan pemerataan pembangunan di wilayah utara dan selatan sempat dipertanyakan ke paslon nomor urut 2. Paslon ini pun menjawab akan dikolaborasikan dengan pihak ketiga sehingga pemerataan pembangunan terwujud.
Sehingga, tak akan bergantung kepada APBD. Jadi perlu diubah, bagaimana melalukan pembangunan ini dengan pola gotong-royong. Walaupun masalah di sini bukan karena utara dan selatan, tapi peningkatan kapasitas fiskal.
Karena ikan gurame sempat menjadi ikon Kabupaten Tasik yang kini tersisihkan karena tak dikembangkan. Paslon nomor 3 pun menjawab, hal ini menjadi salah satu program utama pasangan dengan nama CEKAS Yaitu akan mencarikan pangsa pasar, sesuaikan kebutuhannya per hari, mengkolaborasikan pendampingan dan mencari pangsa pasarnya agar ini bisa bangkit.
Sedangkan paslon nomor 4, sempat dipertanyakan soal program kartu-kartu yang digembar-gemborkannya. Karena secara regulasi belum cocok diterapkan di daerah akibat belum ada cantolan regulasinya.
Mereka pun menjawab, mengeluarkan kebijakan melalui program kartu itu tentunya adalah komitmen keberpihakan kepada masyarakat. Tentunya program ini akan diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Dalam debat publik ini, persoalan pemberantasan narkoba, pemerataan infrastruktur, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan reformasi birokrasi, sempat mengemuka. Bahkan Pertanyaan dengan tema pengembangan kapasitas fiskal, lalu agar lepas dari APBD mindset pun sempat menghangat.
Ketua KPU Kabupaten Tasik, Zamzam Jamaludin, mengatakan, debat publik ini merupakan salah satu kegiatan kampanye untuk memberikan referensi kepada para pemilik hak pilih di wilayah kita untuk menentukan pilihannya saat hari H pada Pilkada yaitu pada 9 Desember.
Ia berharap, usai debat publik ini masyarakat memiliki pemahaman, pengenalan dan bisa mengenal lebih jauh kepada sosok-sosok Paslon yang berlaga di Pilkada nanti. “Debat publik ini sesuai kesepakatan para paslon hanya digelar sekali ini saja. Alhamdulillah debat pun berjalan dengan tertib dan lancar,” terangnya. (Amas)
