KOTA TASIKMALAYA (CM) – Kerja keras dikejar target pengumpulan dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik oleh para pengurus RT dan RW untuk diinput petugas Kelurahan beberapa waktu lalu dinilai sia-sia. Pasalnya, dokumen yang dikumpulkan untuk mendapatkan bantuan sosial dampak Covid-19 tersebut ternyata realisasinya tak sesuai harapan.
Hal itu diungkapkan sejumlah Ketua RW di Kelurahan Panglayungan dan juga anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kecamatan Mangkubumi. Mereka mengatakan, penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19 bersumber dari Provinsi Jawa Barat dinilai tidak tepat sasaran.
“Di wilayah Kecamatan Mangkubumi ada yang sudah meninggal tetapi masih mendapat bantuan sosial dampak Covid-19, dan bantuannya dibawa lagi oleh ojol untuk dikembalikan ke Kantor Pos karena penerimannya sudah menunggal,” jelas anggota KIM Mangkubumi berinisial S pada Senin (27/04/2020).
Kemuaidan, salah satu Ketua RW Panglayungan Kecamatan Cipedes, EK, menyebut, di wilayahnya juga ada salah satu warga yang telah meninggal tapi mendapatkan bantuan, namun dibawa juga oleh si pengantar.
“Saya selaku pengurus sangat kecewa. Bahkan sekarang semua warga yang memberikan data keluarga sudah pada tahu akan mendapatkan bansos covid-19. Kalau ternyata datanya menggunakan yang dulu, bukan hanya saya yang kecewa tapi semua RT dan RW pastinya merasakan hal yang sama,” jelas EK.
Menurutnya, kekecewaan ini sudah terjadi di kalangan masyarakat. Saat ini mereka sudah mulai menanyakan kapan bantuannya akan turun. Jika tidak sesuai dengan data yang diberikan tak terbayangkan apa yang akan terjadi terhadap para pengurus RT dan RW.
“Kami menilai dalam hal ini pihak terkait sudah salah memberikan bantuan. Kalau memang untuk terdampak Covid 19 harus disesuaikan dengan ajuan data yang telah kami kumpulkan dan dientri di kelurahan sampai banyak menyita waktu,” ujarnya.
“Yang jadi pertanyaan, data dipergunakan tahun berapa? Kami berasumsi pihak pemerintah malas untuk memverifikasi data terbaru. Saya menyaksikan langsung pihak Kelurahan sudah bekerja keras untuk memperbaharui data-data terbaru. Tapi setelah disampaikan ke tingkat dinas sampai Provinsi Jawa Barat bahkan pusat selalu janggal tidak sesuai. Ada apa dan seperti apa mekanisme yang sebenarnya soal penggunaan data tersebut?,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
