BANDUNG BARAT (CM) – PGRI Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyambut positif langkah Pemerintah Pusat yang mulai menggulirkan berbagai program peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan profesi guru pada 2025-2026.
Ketua PGRI KBB, Rustiyana, mengatakan komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut menunjukkan keberpihakan nyata terhadap para pendidik.
“Pidato Mendikdasmen memuat ringkasan langkah nyata yang telah dan akan dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru,” ujar Rustiyana, Jumat (28/11/2025).
Rustiyana menjelaskan, salah satu kebijakan konkret yang disampaikan adalah program beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi 12.500 guru yang belum memiliki pendidikan D.IV/S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada 2025.
“Kami menyambut baik program RPL yang direncanakan diperluas menjadi 150.000 guru pada tahun 2026,” katanya.
Selain beasiswa, Pemerintah juga menyiapkan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas, seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan keterampilan Bimbingan Konseling, pelatihan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), koding dan kecerdasan artifisial, hingga penguatan kepemimpinan sekolah.
Tak hanya fokus pada kompetensi, Pemerintah juga menegaskan peningkatan kesejahteraan bagi guru. Menurut Rustiyana, langkah ini menjadi poin penting yang sangat dinantikan para pendidik, terutama yang masih berstatus non-ASN.
“Pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar dua juta rupiah per bulan untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru ASN,” ungkapnya.
Selain itu, insentif bagi guru honorer juga direncanakan naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan pada 2026.
PGRI Bandung Barat juga menyoroti kebijakan pengurangan beban administrasi guru yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam pidatonya, Mendikdasmen menegaskan bahwa kewajiban mengajar 24 jam tidak lagi akan diberlakukan secara kaku.
“Pengurangan tugas administratif dan adanya satu hari belajar guru dalam sepekan merupakan angin segar bagi kami,” kata Rustiyana.
Menurutnya, kebijakan ini sangat dibutuhkan mengingat banyak guru selama ini terbebani tugas administrasi yang mengurangi fokus pada proses belajar mengajar.
Salah satu komitmen penting Pemerintah adalah perlindungan hukum bagi para guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kapolri terkait mekanisme penyelesaian secara damai (restorative justice) bagi guru yang menghadapi masalah dengan murid, orang tua, atau pihak eksternal terkait tugas mendidik.
“Upaya perlindungan ini sangat vital, karena guru menghadapi tantangan sosial dan moral yang besar. Tidak sedikit yang mengalami tekanan hingga berhadapan dengan aparat penegak hukum,” jelasnya.
Pihaknya menilai kebijakan ini akan memberikan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya.
Rustiyana menegaskan bahwa poin-poin yang disampaikan Mendikdasmen selaras dengan fokus program PGRI Kabupaten Bandung Barat, terutama terkait peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru.
“Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban yang mengemban tugas profetik. Mereka harus memiliki stamina intelektual, sosial, dan moral yang prima,” ujarnya.
Karena itu, PGRI melihat kebijakan Pemerintah Pusat sebagai momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan di daerah.
Dalam momen Hari Guru 2025, Rustiyana mengajak para guru menjadikan peringatan tersebut sebagai refleksi untuk memperkuat niat dan dedikasi.
“Hari Guru tahun ini harus menjadi momentum untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri,” ucapnya.
Ia juga mengajak masyarakat dan orang tua untuk lebih menghargai guru sebagai mitra utama dalam pendidikan.
“Dengan komitmen Pemerintah yang kuat dan dedikasi para guru, kami optimistis cita-cita ‘Guru Hebat, Indonesia Kuat’ dapat terwujud,” pungkasnya. (Adv)
