KOTA TASIK (CM) – Direktur RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, Budi Tirmadi, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, menghadiri rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Senin, 4 Agustus 2025. Rapat yang digelar di Ruang Rapat 1 DPRD itu membahas wacana penyerahan pengelolaan RSUD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Isu ini mencuat setelah sejumlah tenaga medis menyatakan dukungan agar pengelolaan rumah sakit rujukan tersebut dialihkan ke pemerintah provinsi.
Meski telah dihubungi melalui sambungan telepon untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Direktur RSUD Budi Tirmadi belum memberikan respons.
Sementara itu, melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas Kesehatan Uus Supangat menyampaikan bahwa pihaknya bersama Komisi IV akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit pada Selasa, 5 Agustus.
Baca juga: Ayam Tiren 100 Kilogram Sehari? DPRD Sidak Rumah Potong
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Komisi IV, Bagas Suryono, menilai dukungan dari tenaga medis tersebut terlalu terburu-buru. Menurutnya, keputusan strategis seperti ini perlu kajian matang dari berbagai aspek.
“Permintaan dari tenaga medis itu menurut saya tergesa-gesa. Ini bukan sekadar soal pengelolaan, tapi juga menyangkut aset kota,” ujar Bagas di ruang kerjanya.
Ia menambahkan, penyerahan pengelolaan ke provinsi seharusnya dibahas lintas komisi, termasuk Komisi II dan Komisi I, untuk meninjau aspek infrastruktur, kepegawaian, dan keuangan rumah sakit.
Bagas juga menyoroti banyaknya permasalahan internal di RSUD. Salah satunya, jumlah pegawai yang dianggap terlalu banyak, mencapai lebih dari 1.000 orang, sementara kapasitas kamar rawat inap hanya sekitar 500 unit.
“Pernah ada upaya perampingan pegawai, tapi belum optimal. Idealnya, jumlah pegawai disesuaikan dengan kebutuhan, sekitar 600 orang,” katanya.
Selain itu, dalam audiensi terungkap pula sejumlah permasalahan fisik. Beberapa gedung dilaporkan dalam kondisi nyaris roboh, dan alat-alat kesehatan banyak yang rusak.
“Kesimpulan dari audiensi tadi, persoalan RSUD harus diklarifikasi secara menyeluruh. Kami mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan mengaudit,” tegas Bagas.
Bagas menegaskan bahwa RSUD adalah aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Kita harus pertahankan, bukan langsung menyerahkan,” pungkasnya.
