KAB.TASIK (CM) – Memasuki masa 100 hari kerja, kepemimpinan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi mulai mendapat sorotan. Harapan besar publik yang digantungkan pada pasangan ini ternyata belum berbuah langkah nyata, khususnya dalam agenda reformasi birokrasi.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menyebut duet kepala daerah itu belum menampakkan arah perubahan yang jelas. Menurutnya, birokrasi justru diwarnai polemik mutasi dan promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang menimbulkan tanda tanya besar.
“Dalam 100 hari seharusnya ada gebrakan, terutama dalam penataan birokrasi. Tapi yang muncul justru laporan pencoretan 15 ASN dari program pelatihan dan promosi jabatan yang dianggap tidak sesuai prinsip meritokrasi,” kata Asep, Rabu, 17 September 2025.
Lebih jauh, ia menilai janji-janji politik pasangan Cecep-Asep sulit terealisasi dalam waktu dekat. Tahun 2025, kata dia, pemerintah daerah masih bergantung pada sisa anggaran yang terbatas. Karena itu, kebijakan besar baru akan tampak pada 2026, saat alokasi anggaran sepenuhnya berada di bawah kendali kepemimpinan mereka.
“Evaluasi kinerja secara substansial baru bisa dilakukan pada APBD 2026. Tahun 2025 hanya bersifat transisi, sehingga janji politik belum mungkin diwujudkan,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Soroti Wibawa Eksekutif Tasikmalaya Karena Bupati Absen di Paripurna
Selain soal birokrasi, kritik juga diarahkan pada aspek transparansi. Asep mengingatkan dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah pengusaha yang sempat mencuat dan mencoreng wibawa pemerintahan. Menurutnya, isu tersebut memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen antikorupsi.
Di lapangan, problem teknis pun masih menyisakan pekerjaan rumah. Asep mencontohkan keluhan masyarakat tentang penanganan sampah, termasuk di sepanjang Jalan Cisinga. Persoalan sederhana yang tidak menuntut anggaran besar itu, kata dia, mestinya bisa segera dituntaskan.
Sementara itu, program strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan guru, hingga upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan, baru dapat diuji konsistensinya pada tahun anggaran mendatang.
“Kita tunggu di postur APBD 2026. Dari sana kita bisa lihat apakah janji kampanye Cecep-Asep benar-benar diwujudkan atau hanya sebatas retorika,” pungkasnya.
