KOTA TASIKMALAYA (CM) – Lebih dari 5 orang pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya dan 2 media lokal ramai-ramai mengantarkan bantuan sosial ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Khusus pejabat mereka diantaranya Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Kabag Kesra, Asda ll, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, dan pejabat lainnya.
Hal itu dibenarkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, saat ditemui usai Salat Jumat di Mesjid Syahidan komplek Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (28/09/2018). Menurutnya, bantuan kemanusiaan yang disalurkan senilai Rp 700 juta lebih berupa barang dan uang tunai, sasarannya ke mesjid-mesjid. Bantuan tersebut, lanjut Budi, sebagai bentuk kepedulian Pemkot Tasik kepada warga Lombok yang terkena musibah bencana alam.
Dia menyebut alasan mengantarnya langsung tidak melalui agen. “Gak ada masalah lah, kita kan harus tahu yang sebenarnya fakta di lapangan seperti apa? Ternyata setelah kita tahu, kondisinya lebih parah ketimbang yang ada di pemberitaan media. Kejadian itu harus dijadikan motivasi oleh semua pihak termasuk Dinas Sosial, Kesra dan lainnya,” papar Budi kepada cakrawalamedia.
Atas dasar itu, dia mengimbau bantuan sosial tidak boleh dihentikan. “Jadi, silahkan jika ada masyarakat di Kota Tasik yang mau membantu kesusahan mereka. Karena yang saya lihat ada satu kampung yang sangat hancur,” terangnya. Budi mengaku, semua biaya saat mengantarkan bantuan ke Lombok ditanggung APBD atau angaran perjalanan dinas sehingga tidak mengganggu jumlah nominal bantuan yang disalurkan.
Sementara, dikatakan Dosen Unper, Habibudin, kepedulian terhadap masyarakat lombok dirasanya wajar dilakukan demi kemanusiaan, juga cara pandangnya harus positif. “Mungkin keberangkatan beberapa pejabat ke sana sebagai bentuk kepedulian masyarakat Tasik yang diwakili oleh mereka,” ungkapnya.
Namun, menurutnya jika keberangkatan para pejabat tersebut dibiayai oleh pemerintah kurang elok. Selain atas dasar kondisi masyarakat, juga termasuk pemborosan anggaran,
“Cukuplah yang mewakili 2 atau 3 orang. Di samping ada kepedulian terhadap masyarakat Lombok juga tidak terkesan menghambur-hamburkan anggaran pemerintah, karena yang akan menanggung efeknya adalah masyarakat Tasik juga,” tegas Habibudin. (Edi Mulyana)
