KOTA TASIKMALAYA (CM) – Tiga hari menjelang puncak Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 17 April 2019, Polres Tasikmalaya Kota menurunkan seluruh pasukan ke Tempat Penghitungan Suara (TPS).
Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Febry Kurniawan Ma’ruf, mengatakan, penggeseran seluruh pasukan ke seluruh TPS bertujuan untuk melakukan pengamanan semua kegiatan pada puncak pencoblosan, penghitungan suara hingga melakukan pengawalan pendistribusian kotak dan kertas suara ke KPU.
“Untuk menjaga kondusifitas keamanan Pemilu, pihaknya menurunkan pasukan pengamanan yang akan ditempatkan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota sebanyak 8.063 personil gabungan mulai Polri, TNI, Linmas dan pihak terkait lainnya,” jelas Febry kepada media selepas apel gelar pasukan dan pemasangan Banglengan di Lapangan Upacara Mapolresta, Minggu (14/04/2019).
Menurutnya, sebanyak 8.063 personil itu dibagi ke dalam 3.651 TPS. Penetapan personil setiap kecamatan sebanyak satu danton. Sementara, Kota Tasik sendiri 263 TPS, sedangkan Kabupaten Tasik sebanyak 1.558 TPS, dengan jumlah total pemilih di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota sebanyak 93.491 orang. Penempatan personil disesuai dengan tingkat kerawanan di lokasi TPS. Artinya satu banding 10 semua bisa diamankan.
Ia menjelaskan, personil Polri yang ditempatkan di TPS sebanyak 460 personil dengan dibantu satgas operasi sebanyak 158 personil, Perwira Pengendali kecamatan sebanyak 56 personil.
Kemudian, Brimob 52 personil dan dari Polda 50 personil. Juga, unsur TNI mulai Brigif 2 SST, Kodim 2 SST, Lanud Wiriadinata 1 SST, Pom TNI AU 5 personil, dan Linmas 172 personil, serta personil bantuan gabungan dari Brimob Cimahi sebanyak 1 SSK.
“Kesiapsiagaan saat pemungutan suara harus diantisipasi terutama jika terjadi sabotase, teror, perusakan dan pembakaran TPS, termasuk Intimidasi kepada Panitia dan petugas di TPS, serta kemungkinan adanya serangan fajar,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa semua anggota harus sudah paham betul dalam pengamanannya. “Provokasi saat penghitungan, ketidakpuasan harus diperhatikan dan diantisipasi. Semua harus paham. Anggota akan diberikan tugas untuk bisa mendata hasil suara,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
