BANDUNG BARAT, (CM) – Plt Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Drs H Yayat T Soemitra menggelar apel pagi dan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat lebih semangat bekerja, terutama dalam melaksanakan pelayanan publik walaupun diawali dengan keprihatinan.
“Itu adalah tugas para birokrasi di KBB sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang”, kata Kang Yayat, sapaan karib Yayat T Somitra, usai apel di Parkir Timur Gedung Bupati KBB, senin (16/4/2018).
Ia menjelaskan, dalam apel tersebut dirinya memotivasi para ASN dan seluruh pegawai dilingkungan Pemda. Intinya kata dia, momentum Isra Miraj adalah titik penting kebangkitan dan motivasi berbenah.
Waktu tiga bulan ini, dia yakin tidak ada yang mustahil untuk melakukan perubahan. Jika memang mau dan niat ikhlas mengabdi pada masyarakat makan akan bisa mewujudkan perubahan.
“InsyaAllah akan bisa melakukan hal hal yang harus kita jadikan target .Terutama beberapa target yang masih tertunda dan dalam waktu 3 bulan ini kita harus bekerja Keras,” tegasnya.
Setelah apel tersebut, dirinya akang langsung berkordinasi dengan para SKPD dan membicarakan langkah selanjutnya. Beberapa jabatan yang kosong dan yang masih dipimpin oleh Plt akan segera dibenahi.
“Pejabat sekertaris daerah itu ada batasnya. Ini harus segera dipersiapkan untuk menentukan Sekda definitif dan pemilihannya tidak ada cara lain selain open bidding”, tegasnya.
Melihat kekosongan dari beberapa dinas, dirinya akan mengadakan rakor dan akan menyertakan Plt Sekda, para Staf Ahli dan para Assisten. Untuk hal ini, dia mengakui harus lebih kerja keras dan waktunya harus cepat,.
“Karena untuk hitungan seratus hari itu dihitung mulai dari tanggal 11 Maret 2018. Untuk target mengisi kekosongan insya Allah besok lusa sudah bisa terisi, karena makin cepat pengisiannya akan lebih baik”, katanya.
Adapun untuk dinas yang kosong, sambungnya, jika mau cepat berarti menunjuk Plt. Masih banyak alternatif untuk mengisi 3 dinas yang kosong tersebut.
Tentunya kata dia, semuanya berdasarkan usulan Gubernur dan kemudian seijin Mendagri. Atas dasar petimhangan itu, rotasi atau mutasi dimungkinkan. Tetapi rotasi itu ada akhirnya akan mengakibatkan kekosongan di beberapa SKPD.
“Kita sudah janjikan untuk pelayanan berjalan. Bohong kalo pelayanan tidak terganggu, pasti terganggu. Tapi kita akan minimalkan seminimal mungkin dan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali seperti biasa”, jelasnya. (Agus)
