PANGANDARAN (CM) – Mendengar curhatan pedagang kaki lima (PKL) di pantai barat pangandaran yang masih sepi pembeli akibat direlokasi. Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran selalu siap mengakomodir dan menerima aspirasi masyarakat.
“Apakah kebijakan pemerintah yang dijalankan sudah benar dan sesuai dengan harapan mereka, maka kita perlu dengar dan perlu lakukan evaluasi kebijakan tersebut,”ujarnya kepada wartawan. Jumat (10/08/2018).
Salah satunya yakni kebijakan penataan para pedagang. Pasalnya, masih banyak yang harus disempurnakan dan pasti ada yang merasa tidak puas bagi yang tidak beruntung.”Pemkab akan terus mengatur kebijakan dalam penataan pedagang. Seperti mengerahkan kunjungan wisata ke tempat pedagang berjualan agar usaha mereka tidak mati dan tempatnya menjadi ramai,”tegasnya.
Menurut orang nomor dua di Kabupaten Pangandaran itu, Pemerintah akan terus menggandeng para tokoh agama, masyarakat dan stakeholder lainnya termasuk FPK dalam menyampaikan pesan dari pemkab kepada masyarakat terhadap pola kebijakan yang ada. ”Mereka menjadi ujung tombak dalam penyampaian pesan. Kalau kami sendiri yang menyampaikan tentu tidak akan terlaksana dengan baik,” kata Adang.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Pangandaran Solih menyebutkan keberadaan FPK bisa menjaga persatuan dan kesatuan warga Pangandaran. ”FPK itu adalah gabungan dari berbagai unsur etnis, agama, tokoh masyarakat, budaya dan ras,”terangnya.
Selain itu, kata dia, bahwa FPK bersama Pemerintah Pangandaran siap bergandengan dalam menciptakan kondisi aman dan tentram.
“Karena kondisi suatu daerah bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari gesekan antar umat beragama, suku, masalah sosial dan lain-lain. Maka dari itu semua siap ikut berperan dalam menjaga kedamaian disini,”pungkasnya.
(Andriansyah)
