BANDUNG BARAT (CM) – Sejumlah perwakilan ulama dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyatakan penolakannya terkait kemungkinan politik dinasti di daerah tersebut. Mereka menilai, politik dinasti dinilai lebih dekat pada praktik korupsi.
“Politik kekerabatan berbasis keluarga ini hadir di KBB ,maka dia hadir dengan mengabaikan kompetensi, mengabaikan kapasitas untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di KBB,” kata perwakilan ulama di KBB, H Mahrus Ali, di Padalarang, Jumat (28/12/2017).
Pimpinan Pondok Pesantren Idayatul Muhajirin menjelaskan, pihaknya bersama sekitar 10 ulama dan kiai telah menyampaikan aspirasi menjelang Pilkada serentak 2018 ke kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017) malam.
Seperti diketahui, selama sepuluh tahun terakhir, PDIP di KBB adalah partai pemenang dan memimpin jalannya roda eksekutif dan legislatif. Menjelang pendaftaran Pilkada serentak pekan depan, PDIP dinilai memiliki kans besar sehingga para ulama ini dipandang perlu menyampaikan sejumlah saran dan masukan untuk kandidat yang diusung partai ini.
Sejumlah calon yang diusung oleh PDIP di KBB bertengger diposisi puncak survey. Atas pertimbangan itu, sebagai tanggung jawab kebangsaan, pihaknya mewakili sebagian para ulama telah memohon sekaligus menyampaikan perkembangan proses Pilkada di daerah kepada pemegang kebijakan partai di Jakarta.
“Kami diterima dengan baik bagian kesekretariatan DPP PDIP. Kamis malam tadi kami tiba dan menyampaikan aspirasi serta surat kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” katanya.
Kedatangan mereka ke Jakarta, mewakili sebagian ulama sepuh yang tidak dapat hadir langsung. Intinya, kata dia, ada sejumlah aspirasi yang disampaikan ke DPP sebelum partai ini menurunkan rekomendasi. Diantaranya, terkait dinasti politik yang rawan akan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Para ulama di KBB memiliki keprihatinan bersama atas permasalahan yang terjadi di daerah. Momentum Pilkada menjadi kesempatan untuk para ulama berharap kepada kandidat yang diusung oleh partai,” katanya.
Keluarga politik dinasty cenderung dan sangat rentan praktik penyimpangan yang menyuburkan korupsi,kolusi,dan nepotisme, di Indonesia,praktik politik dinasty merupakan anomaly dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh hingga lepas dari control.
“Dampak poltik dinasti yang paling fatal adalah terjadinya kemerdekaan regenerasi, akibat penguasa terus memperpanjang kekuasaanya,” tandasnya. (Ginan)
