TASIKMALAYA (CM) – Ribuan aparatur beserta staf desa se-Kabupaten Tasikmalaya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendatangi gedung DPRD, Rabu (06/11/2019).
Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, Panji Permana, menyampaikan aspirasinya mempertanyakan alasan belum turunnya Dana Desa (DD) tahap III tahun 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang mengakibatkan desa tidak bisa melakukan pembangunan serta keterlambatan dalam pengkajian.
“Terpaksa menggunakan dana talang, untuk pembangunan dan pengkajian. Kalau tidak begitu, kita keteteran,” ungkapnya. Panji menambahkan, sebagian besar desa yang sudah menyerap Dana Desa tahap II, sedikit banyaknya terbantu untuk menopang jalannya roda pemerintahan di desa.
“Dan di bulan Oktober ini sudah masuk ke DD tahap III. Tetapi bagi sebagian kecil desa ada yang belum bisa menyerap DD dari kas daerah,” terangnya. Ia menyebut, ada 53 desa yang belum menyerap DD tahap II.
“Dalam kondisi tersendat anggaran seperti saat ini, tentu saja bisa mengganggu kelancaran kerja pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan Kabupaten Tasikmalaya,” papar Panji.
Ditegaskannya bahwa akibat masih adanya desa yang belum menyerap DD tahap II, maka resikonya yang tahap III belum bisa diserap. Padahal, katanya, bulan Oktober lalu seharusnya sudah bisa diserap.
“Laporan administrasi DD tahap II itu kan harus menyeluruh dan tidak bisa parsial per satu desa. di Kabupaten Tasikmalaya ini ada 351 desa. Jika laporannya yang dikirim oleh Pemkab ke pusat belum lengkap, maka pusat juga tidak akan menurunkan anggaran untuk DD tahap III,” pungkasnya. (anto)
