CIMAHI, (CAMEON) – Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November di Kota Cimahi diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi. Sekitar 1.500 buruh dikerahkan.
Aksi buruh yang tergabung dalam KASBI ini berlangsung di depan kantor halaman Wali Kota Cimahi, jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Kamis (10/11/2016).
Aksi para buruh KASBI tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Muhammad Yani. Beberapa perwakilan buruh melakukan Audiensi bersama Sekda.
“Kita juga dapat notulensi hasil audiensi tadi. Intinya dari pemerintah mau mempertimbangkan karena hasil survei dari kita (KASBI) akan dijadikan pembanding dewan pengupahan Kota Cimahi dalam menentukan rekomendasi (upah),” jelas Bren, salah satu perwakilan buruh, Kamis (10/11/2016).
Dikatakan Bren, dalam aksi dan audiensi yang dilakukan bersama Sekda, pihaknya membawa tim survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari KASBI. Hal tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan Pemkot Cimahi dalam merekomendasikan upah
Dan kesimpulannya, lanjut Bren, para buruh tetap meminta kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi sebesar 31% dari UMK tahun 2016 yakni Rp 2.750.715.
“Kita meminta kepada Wali Kota untuk menaikan UMK 2017 sekitar 31% atau Rp 2.900.000,” kata Bren.
Selain meminta kenaikan upah, kata Bren, para buruh juga tetap meminta pemerintah untuk menghapuskan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
“Dengan PP itu, kenaikan upah dibatasi oleh pemerintah sebesar 11,5%. Nominal saat ini yang Rp 2,275 juta tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup,” terang dia.
Poin berikutnya yang diperjuangkan buruh, terang Bren, meminta pemerintah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap pengurus dan anggota serikat buruh. (Rizki)
