CIMAHI, (CAMEON) – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Cimahi, Benny Bachtiar menilai, pengendalian inflasi sulit dilakukan oleh semua daerah, termasuk di Cimahi.
Sebab, menurut dia, tidak mudah bagi daerah untuk membuat kebijakan semacam pengendalian harga-harga bahan pokok.
“Sulit. Saya yakin daerah manapun pasti masalahnya sama. Saya yakin, provinsi pun ga bisa,” katanya, Rabu (10/8/2016).
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua daerah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diharapkan mampu menekan inflasi.
Di Kota Cimahi sendiri, sudah terbentuk TPID sejak beberapa tahun lalu di bawah naungan Bagian Ekonomi Pemkot Cimahi.
Namun, kata Benny, adanya TPID tetap tidak akan berpengaruh bagi daerah. Sebab, menurutnya, kebijakan tetap berada di pemerintah pusat.
“Menurut saya, pengaruh di daerah tidak terlalu besar. Karena kenapa? kebijakan dan lain sebagainya ada di pusat,” katanya.
Ia mencontohkan, ketika ada masalah kenaikan harga bahan pokok, seperti daging dan gula, itu sepenuhnya menjadi kebijakan pusat.
“Kalau daerah kan gimana dari pusat (soal kebijakan harga),” ucapnya.
Menurutnya, daerah tidak punya kekuatan untuk mengendalikan inflasi. Belum lagi, kata dia, jika ada mafia-mafia yang bermain di dalamnya.
Yang bisa dilakukan daerah, kata Benny, bekerja sama dengan Bulog manakala ada kelangkaan kebutuhan bahan pokok.
“Itu yang bisa dilakukan oleh kita. Tapi kalau kita mengendalikan bahwa ini kudu kieu (harus begini), iya susah,” tegasnya.
Jadi, tegas Benny, mengenai pengendalian inflasi tetap harus dikendalikan oleh pemerintah pusat. Jika kebijakan pusat positif, maka daerah pun akan mengikuti.
“Untuk daerah ga efektif. Kalau menurut saya tetap yang mengendalikan ini (inflasi) pemerintah pusat,” tegasnya.
Meski demikian, kata dia, Pemkot Cimahi akan tetap berusaha memaksimalkan peran TPID untuk mengawasi pengendalian inflasi. “Upaya mah tetap jalan,” ucapnya. cakrawalamedia.co.id (Rizki)
