BANDUNG BARAT (CM) – Pengamat pemerintahan Yudi Ardiwilaga menyayangkan langkah yang dilakukan beberapa pejabat Kabupaten Bandung Barat (KBB), khususnya PJ Sekda Wandiana yang dinilai menghambat stabilitas pemerintahan daerah.
“Dari statmennya di media massa, saya melihat dia (Wandiana) itu menghambat reformasi birokrasi. Disaat meningkatnya trust publik pada pemerintah, ini malah membuat manuver politik yang berdampak jelek pada penilaian masyarakat,” kata Yudi, saat ditemui di daerah Padalarang, Senin (09/07/2018).
Sebelumnya ramai diberitakan, PJ Sekda KBB Wandiana koar-koar di media massa terkait mutasi dan rotasi di Pemkab Bandung Barat. Wandiana mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan Plt Bupati KBB Yayat T Somitra.
Meski rotasi dan mutasi ini sudah mendapat persetujuan dari Mendagri, namun Wandiana menilai, pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Wandiana ini justru menulai polemik. Yudi menilai, penunjukan Wandiana sebagai PJ Sekda beberapa waktu lalu itu tidak produktif. Malah dia menuding, Wandiana telah masuk tataran politik praktis.
Apa yang dikatakan anak mantan Bupati Bandung ini beralasan. Keluhan Plt Bupati Yayat T Soemitra dalam media massa, atas ketidakhadiran para pejabat KBB dalam sejumlah kegiatan hanyalah salah satu bukti adanya pihak yang mengarahkan memboikot.
Contoh lain, sambungnya, Wandiana yang juga menjabat kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tidak menutup kemungkinan telah memprovokasi para kepala desa untuk membuat pernyataan penolakan rotasi dan mutasi secara subjektif.
“Saya sudah lihat suratnya. Viral di media sosial. Pernyataan beberapa kepala desa ini sarat politik. Seharusnya kan sebagai Kadis PMD bisa meredam para Kades dan memberikan pemahaman yang komprehensif,” jelasnya.
Kondisi Pemerintahan di Bandung Barat, sambungnya, perlu menjadi prioritas pasca OTT KPK bulan April lalu. Pengisian sejumlah jabatan adalah kebutuhan organisasi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Pelayanan publik dan reformasi birokrasi merupakan prioritas Plt Bupati Yayat T Soemitra. Adapun penunjukan Wandiana sebagai PJ Sekda menggantikan Aseng, dan melanjutkan rencana rotasi dan mutasi yang sudah diagendakan sejak dulu merupakan langkah tepat.
“Jika dilama-lama (rotasi dan mutasi) akan berbahaya bagi pelayanan publik. Banyak jabatan kosong. Disisi lain, banyak yang nganggur. Misalnya pejabat di UPTD yang sudah tidak ada di setiap kecamatan mau dikemanakan,” ujarnya.
Dalam Undang-undang no 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, Paslon tidak bisa pasangan terpilih melakukan rotasi dan mutasi selama 6 bulan
Dalam surat keputusan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, bernomor 800/2359/BKD, tertanggal 22 Mei 2018, tentang rekomendasi Pejabat Sekretaris Daerah KBB menegaskan, Bupati KBB untuk segera melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda KBB berkoordinasi dengan komisi ASN.
Ia berharap, rencana rotasi dan mutasi ini dapat terus dijalankan. Jika tidak dalam waktu dekat, maka hingga setahun yang akan datang pelayanan publik akan terancam.
“Demi kebaikan Bandung Barat. Rotasi dan mutasi yang sudah direncanakan lama harus dilaksanakan. Demi kebaikan Bandung Barat,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Plt Bupati Bandung Barat H Yayat T Soemitra merasa heran dengan pernyataan yang dilontarkan oleh PJ Sekda KBB Wandiana kepada sejumlah media. Pasalnya, dirinya tidak merasa berkomunikasi dengan Wandiana namun mengaku tidak diakomodir.
“Dia menyebut tidak sepaham, mau sepaham bagaimana komunikasi saja tidak. Bupati nelpon berkali-kali tidak diangkat, diajak rapat tidak hadir,” katanya, usai apel pagi bagi para ASN di lingkungan Pemda KBB, Senin (9/7/2018).
Kang Yayat, sapaan karib H Yayat T Soemitra mengatakan, merasa aneh dengan Wandiana. Karena dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama hajat Bandung Barat dalam momentum hari jadi KBB ke-11, sosok PJ Sekda itu tidak terlihat.
Sejumlah acara dalam sepekan terakhir seperti beberapa festival hingga gelaran budaya, sosok Pejabat Sekda dan sejumlah pejabat lainnya tidak nampak batang hidungnya. Padahal kata Kang Yayat, semua kegiatan itu adalah acaranya rakyat Bandung Barat.
Bahkan yang membuat Kang Yayat heran, Wandiana dalam kegiatan apel pun kerap membolos. Pun dalam berbagai agenda pemerintahan yang urgent.
Terkait rencana rotasi dan mutasi, Kang Yayat menyebut bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan. Semata-mata adalah untuk menjalankan agenda reformasi dan pelayanan publik pasca kejadian OTT April lalu.
“Ini saya memberikan data saja belum. Mau rapat baperjakat saja dia tidak hadir, masak kebijakan saya untuk stabilitas pemerintahan disandera begini. Tolong gentel, telpon diangkat, rapat hadir. Jangan menghambat begini,” katanya. (Ginan)
