PANGANDARAN (CM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) tahun ini (2018) memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu).
Anggaran Rp 2 miliar digelontorkan untuk 100 rutilahu di Kabupaten Pangandaran.
Hal tersebut dikatakan oleh,
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengatakan bahwa anggaran Rp2 miliar yang digelontorkan itu berasal dari APBD Pangandaran.
“Semua ada 100 kepala keluarga yang sudah diverifikasi dan setiap KK nya mendapatkan Rp 20 juta tapi bentuknya bahan bangunan,”ujar Dani kepada cakrawalamedia.co.id, Jumat (03/08/2018).
Menurut Dani, bantuan dari pemerintah Rp 20 juta ini dinilai cukup untuk memperbaiki rumah dengan bahan yang standar.
“Jika ingin lebih bagus berarti mereka harus mengeluarkan biaya tambahan. Ini sebenarnya hanya dana stimulan,”kata Dani.
Dani menyebutkan, selain bantuan dari APBD Pangandaran, dari Kemenetrian Sosial RI pun ada bantuan senilai Rp110 juta.
“Namun, bantuan dari Kemensos RI itu merupakan program pembangunan desa pesisir. Yakni, di Kecamatan Kalipucang sebanyak 40 KK, Cimerak 70 KK, dengan nominal Rp15 juta/KK,”ungkapnya.
“Warga yang benar-benar miskin memang masih ada dan belum masuk ke BDT. Selain itu juga sekitar seribu lebih rumah di Pangandaran yang masuk kategori tidak layak huni, sementara yang belum teraliri listrik kisaran tiga ribuan rumah,”tambahnya.
Dani mengaku, pihaknya sudah berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) terkait masih adanya wilayah di Pangandaran yang belum teraliri listrik.
“Semoga saja bisa direalisasikan dengan adanya program CSR untuk pemasangan listrik gratis,”pungkasnya. (Andriansyah)
